TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Status UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Bondowoso mendapatkan kritik Komisi IV DPRD setempat. 

DPRD menilai UHC tak disosialisasikan secara maksimal ke masyarakat yang seharusnya menerima manfaat. 

Menanggapi kritik legislatif itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso, dr. Moch Jasin mengaku akan menggandeng BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi di internal, khususnya PIC atau penanggung jawab masing-masing Puskesmas. 

“Nanti masing-masing Puskesmas ini yang akan melanjutkan sosialisasi di wilayah masing-masing,” jelasnya saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, dengan status UHC ini nanti masyarakat yang memiliki KTP Bondowoso bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis tentu harus terintegrasi dengan UHC. 

Dia juga mengungkapkan, petugas PIC di Puskesmas biasanya bertugas di pagi hari. Sehingga ketika pelayanan di sore dan malam hari sering terjadi informasi yang tidak tersampaikan. 

“Kemudian dari PIC inilah yang akan memperkuat sosialisasi di masing-masing Puskesmas, untuk menyamakan persepsi dari petugas,” paparnya. 

Jasin juga mengungkapkan, bahwa anggaran untuk UHC mencapai Rp 59 miliar dan sedang diajukan agar ada anggaran tambahan di PAK. 

“Agar bisa UHC keikutsertaan peserta minimal 98 persen dan keaktifan 80 persen,” pungkasnya, Kamis (17/7/202). 

Sekadar informasi, UHC untuk memastikan setiap orang, termasuk mereka yang rentan, memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Tidak hanya itu, UHC juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan secara komprehensif dan mengurangi kemiskinan.(*)