TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pemerintah merencanakan akan memasukkan pembelajaran coding dan AI (Artifisial Intelijen), untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berencana memasukkan pembelajaran coding dan AI pada semua tingkat pendidikan.

Dimana coding dan AI akan dijadikan mata pelajaran (mapel) mulai kelas 5 SD hingga tingkat SMA di tahun ajaran 2025-2026.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Abdul Hamid Wahid menjelaskan, Bondowoso memiliki potensi besar untuk pengembangan cyberspace namun perlu konsolidasi yang lebih kuat. 

Menurutnya, anak-anak sudah mengenal secara dasar teknologi dan pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan. 

“Kita arahkan ini pada fokus untuk kepentingan tertentu. Salah satunya untuk pendidikan, sehingga bisa dimobilisasi,” paparnya.  

Adapun untuk kesiapan guru yang perlu dilatih dan kesiapan anggaran untuk itu. Menurutnya, perlu mengecek lagi kemampuan anggaran, karena anggaran tahun ini hasil pembahasan tahun 2024.

“Sekarang yang dimungkinkan hanya penggeseran. Ini sudah kita catat, untuk dianggarkan di periode pemerintahan ini pada tahun 2026,” paparnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Haeriyah Yuliati menjelaskan, guru mapel coding dan AI itu harus yang memahami IT. Sementara saat ini, tidak semua jenjang pendidikan itu ada guru yang memahami IT. Apalagi coding dan AI belum masuk kurikulum. 

Menurutnya, dari pusat belum ada petunjuk tentang penerapan kurikulum coding dan AI. "Kita baru bisa menjelaskan ketika mamang sudah ada sosialisasi dari pusat, tentang kurikulum pembelajaran coding dan AI ini," jelas dia. 

Dia menjelaskan, mungkin untuk kota besar sudah dilaksanakan tapi di Bondowoso belum. Apalagi belum ada sosialisasi tentang pelaksanaannya. 

Namun prinsipnya, Dinas Pendidikan Bondowoso telah mempersiapkan diri. Apalagi ini menjadi program dan kebijakan pemerintah pusat. "Maka mau tidak mau harus mempersiapkan SDM-nya dulu," paparnya. 

Sementara untuk pelatihan guru pun belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Apakah dibebankan ke APBD, atau ada skema lain. "Prinsipnya Pemkab memang siap jika regulasinya sudah ada," tegas dia. (*)