TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso yang bersumber dari retribusi sektor pariwisata pada tahun 2025 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. 

Dari target sekitar Rp600 juta, realisasi pendapatan hanya mencapai kurang lebih Rp434 juta.

Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya berada di kisaran Rp 300 juta.

Kenaikan pendapatan ini seiring dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bondowoso sepanjang 2025.

Data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso mencatat, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai sekitar 63 ribu orang. Sementara wisatawan nusantara (wisnus) tercatat sebanyak 637 ribu orang. 

Total kunjungan wisatawan pada 2025 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar 611 ribu kunjungan.

Tingginya jumlah wisatawan yang tidak berbanding lurus dengan capaian PAD tersebut menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Bondowoso. 

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menyebutkan bahwa secara rata-rata terdapat sekitar 175 kunjungan wisatawan per hari sepanjang tahun 2025. Namun lonjakan jumlah kunjungan tersebut belum mampu mendongkrak retribusi sesuai target.

“Kunjungan wisata tergolong tinggi, tetapi belum berdampak optimal terhadap pendapatan daerah,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia menjelaskan, salah satu faktor penyebab belum tercapainya target PAD adalah banyaknya destinasi wisata yang dikelola secara mandiri oleh pihak swasta, serta adanya skema bagi hasil retribusi dengan Perhutani pada sejumlah kawasan wisata alam.

Meski demikian, Sutriyono menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak semata-mata diukur dari besaran retribusi. Dampak berganda atau multiplier effect bagi masyarakat sekitar juga menjadi indikator penting keberhasilan sektor ini.

Karena itu, ia mendorong Disparbudpora untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan wisata. Salah satu yang disoroti adalah optimalisasi penerapan sistem e-ticketing guna meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan.

“Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana pendukung wisata juga dinilai mendesak. Keluhan yang sering kami terima berkaitan dengan fasilitas kamar mandi, ketersediaan air, serta akses masuk ke lokasi wisata,” ungkapnya, Rabu (21/1/2026). 

Komisi III DPRD juga meminta Disparbudpora lebih proaktif menggandeng pihak swasta, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan hanya tiga event pariwisata yang dapat digelar pada 2025, dari biasanya sekitar 14 event setiap tahun.

Kendati demikian, DPRD tetap optimistis potensi PAD dari sektor pariwisata masih bisa ditingkatkan. Apalagi, dalam Peraturan Daerah (Perda) terbaru telah dilakukan penyesuaian tarif retribusi bagi wisatawan mancanegara dari Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu.

“Untuk wisatawan nusantara tidak ada kenaikan, tetap Rp20 ribu,” jelas Sutriyono.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparbudpora Bondowoso, Andrie Antonio Zola menilai, target PAD yang belum tercapai sebagai pemacu kinerja ke depan. Ia menegaskan bahwa tren pendapatan retribusi pariwisata menunjukkan arah yang positif.

“Kami memaknai ini sebagai motivasi kerja. Fokus kami ke depan adalah pada optimalisasi realisasi pendapatan,” ujarnya.

Menghadapi tahun 2026, Zola menekankan pentingnya inovasi dan terobosan, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta dalam penyelenggaraan event pariwisata.

“Kami tidak boleh pesimis. Terobosan yang kami lakukan adalah menggandeng pihak swasta agar kegiatan pariwisata tetap berjalan dan memberi dampak ekonomi,” pungkasnya. (*)