TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Aksi protes terkait dugaan kecurangan seleksi kepala dusun menggema di Gedung DPRD Bondowoso. Belasan warga Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang, mendatangi kantor wakil rakyat pada Kamis (29/1/2026).

Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas proses seleksi perangkat desa yang dinilai bermasalah.

Aksi tersebut dipicu oleh temuan kejanggalan dalam pelaksanaan ujian seleksi. Koordinator aksi, Muhdar, mengungkapkan bahwa salah satu peserta seleksi memprotes lembar soal yang diterimanya karena pada bagian akhir telah terdapat tanda jawaban. 

Dari empat lembar mata uji yang dikerjakan, peserta menilai kejanggalan terjadi pada lembar terakhir.

“Peserta menduga terjadi kesalahan fatal dalam pembagian soal oleh panitia. Lembar yang diterima diduga bukan untuk peserta tersebut,” ujar Muhdar.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti dugaan pengangkatan perangkat desa yang secara administratif disebut tidak melalui mekanisme penjaringan dan seleksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 

Warga menilai proses tersebut mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Atas dasar itu kata dia, warga menuntut sanksi tegas, termasuk pencopotan perangkat desa Sumbersalam yang terlibat sebagai panitia seleksi. Mereka juga meminta Camat Tenggarang dimutasi karena dianggap lalai menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami menuntut transparansi penuh dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa. Jangan ada lagi ruang gelap yang memicu kecurigaan publik,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir memastikan bahwa proses seleksi tersebut telah resmi dibatalkan. Ia menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung apabila seleksi ulang dilaksanakan, guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

“Saya mungkin akan hadir menyaksikan langsung proses seleksi ulang,” kata Ketua DPC PKB Bondowoso itu.(*)

Dhafir juga mendorong keterlibatan perwakilan masyarakat dalam proses seleksi mendatang untuk menjamin keterbukaan sekaligus menghilangkan dugaan adanya praktik transaksi atau suap.

“Kalau pun ada praktik seperti itu, jangan sampai dilakukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dhafir mengingatkan Camat Tenggarang agar siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran, termasuk dugaan adanya pembayaran dalam proses seleksi. 

Ia menegaskan bahwa sesuai aturan, setiap usulan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati harus disertai pernyataan Camat yang menyatakan seleksi telah dilaksanakan secara sah dan sesuai prosedur perundang-undangan.

“Camat harus bertanggung jawab penuh dan siap menerima sanksi,” ujarnya.

Ia berharap kasus di Desa Sumbersalam menjadi pelajaran serius bagi desa dan kecamatan lain agar tidak main-main dalam proses seleksi perangkat desa.

Sementara itu, Camat Tenggarang, Deni Dwi Prihandoko, menjelaskan bahwa peran kecamatan dalam penjaringan perangkat desa umumnya bersifat fasilitatif. Kepanitiaan seleksi, kata dia, diketuai langsung oleh kepala desa.

Deni menyebut terdapat empat mata uji dalam seleksi tersebut, yakni Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Pendidikan Agama, dan Pengetahuan tentang Desa. Soal ujian disusun oleh pihak kecamatan dan kemudian diserahkan kepada panitia desa.

“Namun seleksi kemarin sudah kami batalkan dan hasilnya dinyatakan tidak sah,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran awal, permasalahan terjadi pada kesalahan pembagian lembar soal, bukan karena adanya kebocoran jawaban. Pihak kecamatan kini menunggu jadwal pelaksanaan seleksi ulang yang direncanakan dalam kurun waktu maksimal tiga bulan ke depan.

“Kami sudah melakukan klarifikasi. Menurut panitia desa, ini murni kesalahan teknis, bukan kebocoran soal,” pungkasnya. (*)