TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid, melantik 11 Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) atau eselon II hasil seleksi terbuka. 

Pelantikan tersebut bersamaan dengan pelantikan sejumlah ASN eselon III dan IV di Pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso, Kamis (29/1/2026). 

Berikut daftar 11 Kepala OPD Pemkab Bondowoso yang dilantik Bupati Hamid. 

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Agus Winarno.

2. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Moch Jasin., M.Kes.

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dwi Wahyudi.

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kristianto Putro Prasojo. 

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Henry Kurniawan. 

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Puspo Pranoto. 

7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Hergiar Yuli Pramanto. 

8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Gede Budiawan.

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, I Wayan Wisesa Buana. 

10. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Ansori.

11. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Diana Nurbayanti. 

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid mengatakan, pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama melalui proses seleksi terbuka yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sebanyak 11 jabatan yang kosong telah diisi melalui mekanisme yang berlandaskan prinsip meritokrasi, tanpa kompromi terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai wujud kehati-hatian dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, proses seleksi dilaksanakan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri serta koordinasi bersama BKN dan Kemendagri untuk memastikan tahapan yang sah, akuntabel, dan berlandaskan hukum, dengan panitia seleksi yang kompeten dan berintegritas,” katanya. 

Selain pelantikan JPT Pratama, pada hari ini juga dilakukan rotasi dan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari penataan dan penyegaran organisasi, agar birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang terus berkembang. 

Bupati juga menegaskan kepada seluruh pejabat yang dilantik, jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan fasilitas. Jabatan adalah ruang pengabdian, bukan tujuan akhir.

“Oleh karena itu, saya menuntut profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan yang solutif, dengan mengedepankan kolaborasi serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” imbaunya.(*)