TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal menindak tegas daerah yang pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Sanksi pidana menanti bagi pengelola TPA (tempat pemroses akhir) yang masih menggunakan pengelolaan sampah open dumping atau pembuangan terbuka. Salah satu daerah yang masih menggunakan pengelolaan sampah open dumping adalah Kabupaten Bondowoso. 

Pengelola TPA yang tidak sesuai standar akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juncto pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun ancaman hukuman pelanggaran pengelolaan sampah adalah pidana maksimal 10 tahun penjara dan dengan hingga Rp 10 miliar. 

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono mengatakan, di Bondowoso masih menggunakan open dumping.

Dia meminta agar tahun ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai membuat perencanaan. Agar TPA di Taman Krocok ditutup atau tidak lagi menggunakan open dumping tapi beralih pada standar yang diamantkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Ada dua model pengelolaan sampah yang diharuskan dalam undang-undang. Yakni model control landfill dan sanitary landfill. 

Menurutnya, control landfill adalah sistem pengelolaan sampah yang merupakan perpaduan antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. 

Sampah yang datang ditimbun, diratakan, dan dipadatkan dengan alat berat Sampah dipadatkan menjadi sel. Sampah ditutup dengan lapisan tanah secara berkala. 

Control landfill dapat mengurangi bau, perkembangbiakan lalat, pencemaran gas metana dan penurunan estetika lingkungan. 

Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan menimbunnya dengan tanah. 

“Sistem ini merupakan salah satu metode pengelolaan sampah yang modern dan efektif. Tentu membutuhkan biaya lebih besar,” jelas dia, Kamis (23/1/2025). 

Dia berharap perintah Undang-Undang ini harus sudah dilaksanakan di Tahun 2026. Sementara tahun ini DLH harus membuat roadmap. Tidak harus sanitary landfill tapi dengan control landfill sudah cukup. 

Komisi III juga sudah melihat langsung TPA Taman Krocok. DLH sudah sepakat untuk menutup TPA, sebab persoalan lingkungan menjadi persoalan global karena gas metan sangat berbahaya untuk atmosfer. 

“Timbunan sampah di TPA Taman Krocok sudah menggunung. Di Tahun 2024 kita anggarkan pengadaan buldozer, sekarang sudah beroperasi untuk menarik sampah ke sisi belakang. Juga ada dau eskavator,” ungkap dia. 

Dia juga mengungkapkan potensi sampah di Bondowoso 60 ton setiap hari, baik dari sampah rumah tangga, fasilitas umum seperti pasar dan tempat-tempat lainnya. 

Jumlah itu belum termasuk pesantren yang jumlah santrinya mencapai di atas 1000 dengan potensi sampah per orang per hari mencapai 0,4 kilogram. 

Dia juga memaparkan, bahwa lokasi untuk pengelolaan dengan sistem control landfill bisa menggunakan lokasi TPA yang ada. Apalagi sudah ada lokasi yang baru yang bisa dimanfaatkan. “Itu lahannya luas, 3,5 hektar, dan yang dipakai di depan saja,” imbuh dia. 

Menurutnya, TPA dengan sistem open dumping  tahun 2026 harus ditutup semua. “Mau tidak mau karena ini ada sanksi pidananya. Maksimal 10 tahun penjara atau 10 miliar denda,” ungkap politisi PKB tersebut. 

Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Bondowoso, Erfan Rendy Wibowo saat dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WA belum memberikan jawaban.(*)