BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempercepat berbagai persiapan menjelang proses revalidasi UNESCO Global Geopark untuk kawasan Ijen Geopark. Sedikitnya 16 organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu dilibatkan guna memastikan kesiapan dokumen dan program pendukung di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui konsolidasi lintas perangkat daerah yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bondowoso pada Rabu (11/3). 

Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan administrasi maupun kegiatan pendukung dapat diselesaikan sebelum proses penilaian berlangsung.

Kepala Bapperida Bondowoso, Anisatul Hamidah mengatakan, koordinasi intensif telah dilakukan dengan seluruh OPD yang terlibat. Hal ini untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami peran serta tanggung jawabnya dalam proses revalidasi.

“Kami ingin memastikan seluruh persiapan revalidasi dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu sesuai tugas masing-masing,” ujarnya.

Baca juga

Langgher Seppo di Ponpes Jhegeteh Bondowoso Tetap Tegak Sejak Ratusan Tahun Silam

Dalam pertemuan tersebut, setiap OPD diminta menginventarisasi pekerjaan serta dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil inventarisasi awal menunjukkan pembagian tugas sudah mulai terpetakan.

“Barusan sudah kita inventarisir siapa melakukan apa. Kami optimistis penyelesaian dokumen termasuk program-program di lapangan bisa dituntaskan oleh perangkat daerah,” lanjutnya.

Anis menjelaskan, berdasarkan data sementara, sebagian besar dokumen yang dibutuhkan untuk proses revalidasi telah tersedia. Persentase kelengkapan dokumen diperkirakan sudah mencapai 70 hingga 80 persen.

“Sebagian besar dokumen sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal memperkuat prosesnya dan melakukan pengecekan ulang agar tidak ada yang tertinggal,” jelasnya.

Baca juga

Menyambut Revalidasi Ijen Geopark 2026, Ini Langkah Pemkab Bondowoso

Untuk mempercepat proses tersebut, masing-masing OPD pengampu juga diberikan formulir khusus guna mendata dokumen yang masih perlu dilengkapi. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap seluruh kekurangan dapat segera ditindaklanjuti.

Terkait beredarnya informasi mengenai kemungkinan pergantian pengurus harian pengelola geopark menjelang revalidasi, Anis menyebut hal itu masih dalam tahap kajian. Ia belum memastikan apakah struktur kepengurusan akan berubah atau tetap menggunakan pengurus yang ada saat ini.

“Bappeda Provinsi juga menyampaikan hal yang sama. Mereka berada di badan pengelola dan tim teknis, sehingga secara linier kami juga ikut mengawal prosesnya,” pungkasnya.