Bondowoso – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bondowoso tengah menghadapi persoalan serius berupa berkurangnya jumlah juru parkir (jukir), di saat target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir justru terus meningkat. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu munculnya jukir liar jika tidak segera ditangani.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Bondowoso, Rubiyanto menjelaskan, saat ini terdapat kekurangan 14 jukir dari jumlah ideal, sehingga sejumlah titik parkir tidak dapat terlayani secara maksimal.

“Sekarang kita minus 14 orang. Ada 14 titik parkir yang tidak terlayani. Tahun ini pertengahan nanti ada lagi yang pensiun tiga orang,” kata Rubiyanto, Rabu (6/5/2026).

Ia menyebut kebutuhan ideal jukir mencapai 135 orang, namun jumlah yang tersedia saat ini hanya 119 personel. Dalam waktu dekat, angka tersebut diperkirakan kembali menurun seiring adanya tambahan pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Nanti jadi 116 orang, lalu tahun depan ada sembilan lagi yang pensiun. Lama-lama bisa habis jukir kita,” ujarnya.

Baca juga

Ratusan Warga Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis, F PKB Bondowoso Pastikan Akan Diobati hingga Sembuh

Rubiyanto menambahkan, Dishub tidak memiliki ruang untuk merekrut tenaga baru karena terbatas regulasi kepegawaian. Di sisi lain, beban pelayanan parkir terus bertambah mengikuti peningkatan target PAD setiap tahun.

“PAD kita terus naik, tapi SDM untuk memungut parkir justru menyusut. Ini yang membuat kami kewalahan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi menjamurnya jukir liar di titik-titik yang tidak terjangkau petugas resmi.

“Yang saya khawatirkan nanti banyak jukir liar. Ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.

Baca juga

Kapolres Bondowoso Ajak Warga Perkuat Siskamling Demi Jaga Kamtibmas

Untuk tahun 2026, target PAD dari sektor parkir ditetapkan sebesar Rp4,725 miliar dari parkir berlangganan dan Rp205,25 juta dari parkir tepi jalan. 

Sementara itu, skema parkir badan jalan yang baru diterapkan ditargetkan menyumbang Rp10 juta.

Rubiyanto berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia tersebut, sehingga pelayanan parkir tetap optimal dan potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan.

“Masalah ini sudah kami sampaikan ke Sekda. Harapannya ada kebijakan yang bisa menjawab kekurangan personel ini,” pungkasnya. (*)