TIMESINDONESIA – Kondisi ratusan sekolah di Kabupaten Bondowoso, mulai dari tingkat SD hingga SMP, kini memprihatinkan. Kerusakan bangunan membuat para siswa harus menjalani kegiatan belajar mengajar dalam situasi yang penuh kekhawatiran.

Ironisnya, perbaikan sekolah-sekolah tersebut belum tersentuh alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pasalnya, kewenangan penanganan sekolah rusak kini berada di tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, program perbaikan sekolah di seluruh Indonesia, termasuk Bondowoso, saat ini dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pemerintah pusat menargetkan renovasi sekitar 60 ribu sekolah pada tahun ini melalui skema swakelola.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto menjelaskan, pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan perbaikan sekolah rusak dalam APBD. 

Hal itu karena program revitalisasi telah diambil alih oleh pemerintah pusat. “Kalau di APBD kabupaten, kami tidak menganggarkan,” ujarnya.

Baca juga

Sempat Rusak karena Bencana, Perpustakaan SDN Sumbersalam 2 Bondowoso Siap Digunakan

Meski demikian, pihaknya tetap aktif mengusulkan perbaikan. Tercatat, sebanyak 105 sekolah dasar (SD) dan 46 sekolah menengah pertama (SMP) di Bondowoso telah diajukan untuk direhabilitasi tahun ini.

“Kami mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk itu,” tambahnya.

Secara keseluruhan, jumlah sekolah rusak di Bondowoso mencapai lebih dari 300 lembaga. Tingkat kerusakan pun bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. 

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat atas usulan yang telah diajukan.

Proses pengajuan perbaikan dilakukan melalui platform digital resmi berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guna menjamin transparansi dan akurasi data.

Baca juga

Peserta OSN Bondowoso Sempat Kehilangan Semangat Belajar Setelah Sempat Ramai Tak Bisa Ikut

Di tingkat nasional, Prabowo Subianto menargetkan renovasi 300 ribu sekolah rusak secara bertahap dalam empat tahun. Tahap awal difokuskan pada perbaikan 60 ribu sekolah di berbagai daerah.

Sementara itu, terkait kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat, Taufan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di lokasi masing-masing. Sekolah diminta mengoptimalkan ruang yang masih layak digunakan.

“Mitigasinya tetap di sekolah itu, memaksimalkan yang ada. Tidak sampai kemudian harus pindah,” pungkasnya. (*)