TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Demokrasi sering dianggap sebagai sistem politik yang mendorong partisipasi publik dan keadilan dan hal tersebut sudah sangat lazim untuk seharusnya dimiliki oleh negara demokrasi. Namun, dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan dan pertarungan 

kekuasaan politik yang intens, sering kali moralitas menjadi korban dari dinamika politik. Fenomena ini dapat terlihat dalam beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana moralitas terkikis dalam konteks demokrasi. 

Salah satu contoh yang mencolok adalah perilaku politik yang oportunis, dimana para pemimpin politik cenderung mengorbankan prinsip-prinsip moral demi memenangkan dukungan politik atau memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk janji-janji palsu, penyebaran informasi palsu, atau bahkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Dalam persaingan politik yang ketat, tekanan untuk meraih kemenangan dapat mengalahkan kebutuhan akan integritas moral. 

Selain itu, dalam konteks demokrasi yang terfragmentasi dan polarisasi yang semakin meningkat, terjadi dehumanisasi terhadap lawan politik. Ini bisa tercermin dalam retorika yang merendahkan, diskriminatif, atau bahkan kekerasan verbal maupun fisik terhadap lawan politik. Semua ini mengancam esensi moralitas dalam politik, dimana penghargaan terhadap martabat manusia dan pengakuan akan keberagaman menjadi hal yang dilupakan. 

Hal semacam itu sangat berbanding balik dengan salah satu butir hukum tertinggi kedua Negara Indonesia yang berbunyi "Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan dan dalam rangka pembentukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) 

Dari Kutipan Undang-Undang ini menegaskan prinsip dasar demokrasi di Negara Indonesia, yang menekankan kedaulatan rakyat, hikmat permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial sebagai pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan. 

Tantangan utama adalah bagaimana memperbaiki kerusakan moralitas dalam demokrasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokratis. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah dengan memperkuat pendidikan politik yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika politik. Selain itu, pentingnya peran lembaga-lembaga demokratis, seperti media independen dan sistem peradilan yang adil, tidak boleh diabaikan. 

Demokrasi semestinya bukan hanya mementingkan kaum mayoritas akan tetapi juga mengedepankan kaum minoritas, agar supaya dalam hal berdemokrasi tidak ada unsur ketimpangan di dalamnya. Hal ini sempat disinggung oleh Prof. MahfUD MD yang dengannya dia mengatakan. "Demokrasi adalah tentang memberikan suara kepada mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas," Prof. Mahfud MD. 

Dalam Kutipan tersebut sangat menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan mayoritas dalam sistem demokratis dengan perlindungan terhadap hak-hak minoritas untuk mencegah tirani mayoritas dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. 

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengingat bahwa demokrasi seharusnya bukan hanya tentang menang atau kalah dalam pertempuran politik, tetapi juga tentang memperkuat moralitas dan integritas dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. (*)

***

*) Oleh: Nurmadani, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.