TIMES BONDOWOSO, BANYUWANGI – Anggota Komisi VI DPR RI, M Nasim Khan, kembali menyoroti pentingnya pembangunan jembatan penghubung antara Banyuwangi, Jawa Timur dan Gilimanuk, Bali. 

Menurutnya, proyek strategis ini layak dikaji ulang mengingat besarnya dampak positif yang bisa ditimbulkan dari segi ekonomi, transportasi, dan pariwisata nasional.

“Pembangunan jembatan antara Banyuwangi dan Gilimanuk harus dikaji secara komprehensif. Potensinya besar, tidak hanya mengatasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, tetapi juga memperkuat konektivitas dan pemerataan ekonomi kawasan timur,” ujar Nasim Khan dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025). 

Ia menegaskan bahwa pengkajian ulang proyek ini harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari kelayakan teknis, keberlanjutan lingkungan, hingga sensitivitas budaya masyarakat Bali.

“Saya paham kekhawatiran dari masyarakat Bali, terutama terkait aspek budaya dan spiritual. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang tepat, komunikatif, dan saling menghargai nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Seperti diketahui, wacana pembangunan jembatan Jawa–Bali ini pertama kali dilontarkan oleh Bupati Banyuwangi pada 2016, dengan tujuan memperlancar arus logistik dan pariwisata. 

Gagasan ini kembali mencuat pada 2023 ketika Komisi V DPR RI mendorong adanya studi kelayakan resmi sebagai kelanjutan dari pembangunan Tol Probowangi–Singaraja (ProSiwangi).

Namun, penolakan terus datang dari pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah tokoh adat dan keagamaan Hindu. Mereka menilai keberadaan jembatan akan mengganggu keseimbangan budaya dan nilai spiritual, karena Pulau Jawa dan Bali secara mitologis diyakini harus tetap dipisahkan oleh laut.

“Kita tidak bisa memaksakan. Tapi proyek ini jangan dimatikan begitu saja. Dialog budaya harus dikedepankan. Negara harus hadir, menghadirkan kajian yang jujur, terbuka, dan inklusif,” tegas politisi asal Dapil Jatim III tersebut.

Dari sisi teknis, banyak pihak menilai pembangunan jembatan secara fisik memungkinkan mengingat Selat Bali relatif sempit dan tidak terlalu dalam. Namun tantangan besar seperti potensi gempa, arus laut kuat, serta risiko tsunami harus dimitigasi secara serius.

Sampai saat ini, belum ada kajian kelayakan resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat, baik dari Kementerian Perhubungan, Kemenko Marves, maupun lembaga teknis lainnya. Padahal, dorongan dari legislatif terus bergulir agar proyek ini tidak hanya berhenti sebagai wacana.

Nasim Khan menyatakan akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk membuka opsi pendanaan kreatif seperti skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), atau melibatkan investor swasta dengan pendekatan jangka panjang.

“Saya berharap tahun ini ada langkah nyata. Minimal, pemerintah pusat bisa membentuk tim khusus lintas sektor untuk mengkaji secara formal seluruh aspek. Baik ekonomi, budaya, maupun lingkungan,” pungkasnya. (*)