TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pemerintah mewacanakan perubahan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Dikonfirmasi mengenai hal itu, anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menjelaskan, langkah tersebut bisa membawa arah baru dalam pengelolaan BUMN agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing global.

“Harapan saya, BP BUMN dapat berdiri sebagai lembaga profesional yang fokus mengelola BUMN sebagai aset negara. Jadi bukan lagi sebagai alat politik atau birokrasi,” katanya pada TIMES Indonesia, Jumat (26/9/2025).

Ia menilai, pengelolaan BUMN melalui BP BUMN akan lebih independen, dengan keputusan bisnis yang rasional dan berorientasi keuntungan jangka panjang. 

Selain itu kata dia, penerapan standar manajemen modern seperti Good Corporate Governance (GCG) menjadi kunci agar tata kelola semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

“Pemisahan fungsi antara regulator dan operator bisnis juga penting. Kementerian bisa fokus pada pengawasan regulasi, sementara BP BUMN menjalankan fungsi bisnisnya,” jelasnya.

Politisi PKB itu menambahkan, BP BUMN harus diberi mandat ganda, tidak hanya mencetak keuntungan ekonomi melalui dividen dan pertumbuhan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial seperti mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

“BUMN tetap harus hadir untuk masyarakat, tidak semata-mata mengejar profit,” tegasnya.

Dengan tata kelola yang lebih fleksibel dan profesional, Nasim Khan optimistis BUMN Indonesia akan semakin kompetitif di pasar global. 

Ia juga menilai, jika dikelola baik, kontribusi BUMN terhadap APBN bisa meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan negara dalam pembiayaan proyek besar.

Namun demikian kata dia, Nasim Khan mengingatkan bahwa transformasi ini membutuhkan landasan hukum yang kuat, termasuk revisi UU BUMN, serta perubahan budaya birokrasi menjadi lebih berorientasi korporasi.

“Yang terpenting, BP BUMN harus tetap bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada elite kekuasaan,” pungkasnya. (*)