TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tengah melakukan validasi ulang data penerima pupuk bersubsidi. 

Langkah ini ditempuh agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi petani yang selama ini belum tercatat sebagai penerima.

Kepala DPKP Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan proses validasi melibatkan seluruh lini pertanian, mulai dari kios resmi, klinik pertanian, hingga lembaga terkait lainnya. 

“Aktivitas masyarakat cukup dinamis. Ada lahan yang disewakan atau dikelola orang lain, sehingga perlu diperbarui agar datanya sesuai,” ujarnya Jumat (26/9/2025).

Hendri menegaskan, berdasarkan aturan, pupuk bersubsidi hanya bisa diberikan kepada satu pengelola dengan ketentuan satu nama, satu NIK, dan maksimal luas lahan 2 hektar. Saat ini tercatat ada sekitar 98 ribu NIK penerima pupuk bersubsidi di Bondowoso.

Seluruh penerima nantinya akan masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) milik Kementerian Pertanian. Validasi data ditargetkan rampung pada Oktober 2025. 

“Ada sembilan komoditas yang mendapat subsidi, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai serta tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan tebu,” jelasnya.

Menurut Hendri, pemutakhiran data sebenarnya rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun kali ini dianggap sangat penting karena akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2026.

Ia juga memastikan stok pupuk bersubsidi di Bondowoso dalam kondisi aman. Tantangan utama justru terletak pada distribusi dan pengawasan. 

Bahkan wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Kecamatan Ijen, kini sudah bisa mengakses subsidi pupuk asalkan memiliki dokumen resmi dari Perhutani.

“Kalau ada kerjasama antara Perhutani dengan LMDH, datanya akan kami minta. Setelah itu bisa diajukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” pungkasnya. (*)