TIMES BONDOWOSO, JEMBER – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan salah satu tantangan pemberantasan judol (Judol) yakni tingginya peminat di Indonesia, sehingga sulit diberantas. 

Menanggapi hal itu, Akademisi UIN KHAS (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq) Jember, Dr. Basuki Kurniawan, M.H menegaskan, pernyataan yang menyebut judi online sulit diberantas karena peminatnya tinggi, merupakan bentuk keputusasaan negara dalam menghadapi kejahatan digital. 

Menurutnya, justru karena peminat judi online begitu besar, negara harus hadir lebih kuat dalam melindungi masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum tidak boleh tunduk pada alasan banyaknya pengguna atau pelaku.

“Kalau alasannya peminat tinggi, bukankah narkoba dan korupsi juga sama? Banyak peminat dan pelakunya, tapi negara tidak pernah berhenti berjuang,” tegasnya.

Menurutnya, pada penegakan kejahatan yang ada lembaga khusus, regulasi diperkuat, hingga kerjasama lintas sektor. Prinsip ini kata dia, semestinya juga berlaku untuk judi online.

Direktur Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) tersebut juga menambahkan, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan judi online, mulai dari pemblokiran situs, penindakan hukum, kerja sama dengan sektor keuangan, hingga edukasi literasi digital bagi masyarakat.

Ia menilai upaya pemberantasan judi online membutuhkan sinergi lintas sektor. Sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. 

“Harus ada keterlibatan aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, perbankan, media, sampai masyarakat sipil,” ujarnya pada TIMES Indonesia, Senin (22/9/2025). 

Basuki menegaskan, bahwa masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar pernyataan pesimistis. 

“Negara harus membuktikan bahwa hukum tetap berdiri tegak, sekalipun tantangan besar menghadang,” tandasnya. (*)