TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Mutasi eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso, tinggal selangkah lagi. Mengingat bupati sudah mengajukan sejumlah nama kepala OPD ke pemerintah pusat. 

Sebelumnya, para kepala OPD Pemkab Bondowoso mengikuti uji kompetensi pada 28-29 Agustus 2025. Hal itu untuk memastikan penempatan pimpinan OPD sesuai dengan kompetensinya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Dr. Fathur Rozi menjelaskan, sebanyak 20 Kepala OPD yang sudah mengikuti uji kompetensi (Ujikom) masuk dalam pengajuan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional).  

"20 itu kita ajukan semua, kan harus begitu kan. Hasil Ujikom itu kan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (17/9/2025). 

Pihak menegaskan, pengusulan nama-nama tersebut juga sudah dikomunikasikan dengan Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid. 

"La yang mengajukan usulan ke BKN itu kan suratnya pak Bupati, ya pasti tahu lah," tegasnya. 

Menururnya, dari 20 nama tersebut, sebagian bisa tetap di OPD yang dijabat saat ini. Namun ada juga yang digeser ke tempat lain. "Siapa dimana pak? Nunggu nanti hasil setelah dilantik,” paparnya. 

Sementara untuk proses mutasi kata dia, masih menunggu Pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN. Kemudian juga harus ada persetujuan Inspektorat, Pol PP dan Dukcapil. 

Menurutnya, BKN juga menunggu Rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Baru setelah turun Pertek BKN Pemkab bisa melakukan mutasi. “Saya berharap lebih cepat lebih baik," tegasnya. 

Pria yang akrab disapa Rozi ini memastikan, penempatan Kepala OPD sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ia berkomitmen penempatan Kepala OPD tetap harus the right man on the right place. 

Bahkan lanjut dia, dari hasil ujikom pihaknya sudah mempunyai penilaian terhadap kualitas kepala OPD. Sehingga dirinya bersama bupati sudah bisa memetakan untuk penempatan eselon II. 

Sementara untuk eselon III lanjut dia, pihaknya masih melakukan Profiling. Namun demikian, ia mengaku sudah mengantongi sejumlah nama. 

Meskipun begitu kata Rozi, Pemkab Bondowoso belum mengajukan nama-nama eselon III ke pemerintah pusat. 

"Tapi kita sudah tahu siapa ke mana. Siapa ke mana itu sudah sesuai kompetensi yang ada," pungkasnya. (*)