BONDOWOSO – Di tengah riuh polemik film Pesta Babi, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita justru mengajak publik melihat isu yang lebih mendasar, yakni ancaman kerusakan lingkungan dan terpinggirkannya hak masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam.

Menurut legislator asal Banyuwangi itu, perdebatan mengenai film tersebut seharusnya tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya ditayangkan.

Ia menilai ada pesan penting yang perlu dibaca lebih jauh, terutama terkait praktik perusakan alam yang kerap dibungkus atas nama pembangunan sektor energi maupun ketahanan pangan.

“Film itu justru mengingatkan kita bahwa ada ancaman pengrusakan lingkungan atas nama sumber energi dan pangan baru,” ujar Sonny saat menghadiri pelantikan pengurus PAC PDI Perjuangan di Bondowoso, Sabtu (16/5/2026).

Baca juga

Pertamina Percepat Distribusi BBM Subsidi, Antrean Pertalite di Bondowoso Mulai Diurai

Sonny menyebut pemerintah sebenarnya telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada pelarangan terhadap film tersebut. Namun ia menilai substansi kritik yang muncul di dalamnya tetap perlu menjadi bahan refleksi bersama.

Wakil Ketua DPP PA GMNI itu menegaskan, berbagai proyek pembukaan lahan dan eksploitasi alam tidak bisa dijalankan secara serampangan hanya dengan dalih pembangunan. 

Menurutnya, setiap kebijakan harus melalui kajian yang matang agar tidak memicu konflik sosial maupun kerusakan ekologis di daerah terdampak.

Ia mengingatkan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan memang menjadi kebutuhan nasional. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan masyarakat adat, merusak keanekaragaman hayati, ataupun mengabaikan hak asasi manusia.

Baca juga

Kebakaran Gudang Tembakau di Pancoran Bondowoso, Tiga Rumah Warga Ikut Terbakar

“Ketahanan pangan itu penting dan menjadi keniscayaan. Tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, merusak keanekaragaman hayati, dan mengabaikan hak-hak kemanusiaan,” tegasnya.

Bagi Sonny, polemik Pesta Babi seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama agar agenda pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi masyarakat yang hidup di sekitar wilayah eksploitasi alam. (*)