Bondowoso – Konflik pengelolaan Masjid Nurul Iman, Dusun Song Tengah, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, sempat mengganggu aktivitas ibadah lantaran akses jalan ditutup. 

Penutupan akses jalan menuju masjid akibat buntut konflik internal keluarga penerima wakaf. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas ibadah termasuk ibadah saat Ramadan. 

Namun pengelolaan masjid itu menemukan titik terang setelah melalui dialog intensif dan musyawarah lintas lembaga, Minggu (22/2/2026) malam. 

Pengelolaan masjid resmi berada di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dengan pelaksanaan teknis dikoordinasikan MWCNU Tegalampel.

Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik internal yang sebelumnya berdampak pada penutupan akses masjid. 

Pintu gerbang sempat digembok dan sisi utara bangunan dipagari bambu, sehingga kegiatan ibadah warga terhenti. Kini, akses telah dibuka kembali dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sediakala.

Proses penyelesaian melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kementerian Agama, hingga Muspika Kecamatan Tegalampel. 

Musyawarah yang digelar menitikberatkan pada upaya menjaga kondusivitas serta mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan persatuan umat.

Ketua MWCNU Tegalampel, Haryono menegaskan, pihaknya segera menormalkan kegiatan keagamaan dengan membentuk kepengurusan takmir baru. Ia memastikan proses tersebut tidak harus menunggu surat keputusan resmi dari PBNU.

“Kami ingin masjid ini segera kembali aktif. Takmir akan diisi unsur yang netral dan tidak berpihak agar semua jamaah merasa nyaman,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/1/2026). 

Menurut Haryono, persoalan yang terjadi berawal dari konflik personal yang telah berlangsung lama dan melibatkan oknum keluarga yang berstatus aparatur Kementerian Agama. Ia menyayangkan masalah tersebut berlarut-larut hingga berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

“Masjid tidak boleh terseret konflik pribadi. Ini tempat ibadah, bukan ruang memperpanjang persoalan keluarga,” tegasnya.

Dalam skema baru, status nadzir yang sebelumnya dipegang perorangan diubah menjadi berbasis organisasi. 

Secara administratif, sertifikat wakaf akan diperbarui dengan mencantumkan PBNU sebagai lembaga pengelola, sementara nama masjid tetap dipertahankan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Moh. Ali Masyhur menyampaikan bahwa pihaknya berperan sebagai fasilitator agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi. 

Kemenag, kata dia, memastikan kelengkapan dokumen sebelum diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami pastikan seluruh persyaratan administrasi lengkap, baik identitas pengurus maupun dokumen organisasi. Setelah itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Ali Masyhur menilai pengelolaan berbasis organisasi lebih menjamin netralitas dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Untuk sementara, dokumen legalitas masjid diamankan oleh Kemenag sebagai langkah antisipatif agar polemik serupa tidak kembali muncul.

“Diharapkan, Masjid Nurul Iman tidak hanya pulih secara fungsi, tetapi juga menjadi simbol penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan kebersamaan,” ujarnya. (*)