BONDOWOSO – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembenahan menyeluruh di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara agar lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Menurut Nasim, pernyataan tegas Presiden terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. 

Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan.

“Kami mendukung komitmen Presiden untuk memastikan BUMN dikelola secara bersih dan akuntabel. Setiap dugaan pelanggaran hukum, baik oleh pejabat aktif maupun mantan pejabat, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nasim pada TIMES Indonesia, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, proses penegakan hukum harus berjalan profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga

Ratusan Warga Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis, F PKB Bondowoso Pastikan Akan Diobati hingga Sembuh

Nasim mengingatkan bahwa persoalan tata kelola yang buruk di BUMN tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik negara. 

Oleh karena itu kata dia, langkah pembenahan harus dipahami sebagai peringatan keras bagi seluruh jajaran BUMN.

Terkait sejumlah BUMN yang dilaporkan mengalami penurunan kinerja dan pendapatan, Nasim menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh. 

Ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara komprehensif karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi ekonomi global hingga persoalan internal perusahaan.

“Angka-angka kerugian harus dibuka secara transparan kepada publik setelah audit dan verifikasi selesai. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya agar tidak terjadi spekulasi,” jelas legislator asal Jawa Timur, Dapil Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi itu. 

Baca juga

Kapolres Bondowoso Ajak Warga Perkuat Siskamling Demi Jaga Kamtibmas

Lebih jauh, Nasim mendorong agar upaya bersih-bersih tidak berhenti pada aspek penindakan hukum semata. Pemerintah juga perlu melakukan transformasi struktural melalui restrukturisasi, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan meritokrasi dalam penunjukan direksi dan komisaris.

Ia menegaskan, reformasi BUMN harus diarahkan pada pembentukan perusahaan negara yang sehat, kompetitif, dan fokus pada kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Inilah makna pembenahan BUMN yang sesungguhnya, bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi memastikan perbaikan sistem secara menyeluruh,” pungkasnya.