JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya masih menyusun draf pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pembentukan tim ini melibatkan multipihak termasuk pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.

"Kita masih menyiapkan drafnya, draf bersama, kira-kira nanti lingkup dari satgasnya apa, kemudian terkait dengan eksekusinya seperti apa. Jadi masih ditunggu saja, ya," jelas Yassierli usai rapat di Gedung Vokasi Kemnaker, Senin (15/4). 

Baca juga

PDAM Resmi Berubah Jadi Perumdam Ijen Tirta, Bupati Bondowoso Tegaskan Demi Kualitas Layanan

Menurutnya, cakupan tugas satgas bisa mencakup pengawasan lapangan kerja hingga mitigasi PHK, tergantung komposisi keanggotaan.

Inisiatif ini muncul menyusul kekhawatiran Presiden Prabowo atas ancaman PHK massal akibat kebijakan tarif resiprokal AS. 

Baca juga

Perda Perumda Ijen Tirta Disahkan, DPRD Bondowoso Berharap Bisa Setor PAD

Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pembentukan satgas baru bisa dilaksanakan setelah Inpres diterbitkan. (*)