BONDOWOSO – DPRD Bondowoso melayangkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso usai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026).

Rekomendasi tersebut lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir, bukan pada aspek pengelolaan anggaran yang masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, pembahasan LKPJ merupakan agenda tahunan untuk menilai capaian program pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, DPRD belum masuk pada pembahasan detail penggunaan anggaran karena proses tersebut baru dapat dilakukan setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK diterima.

Baca juga

Ratusan Warga Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis, F PKB Bondowoso Pastikan Akan Diobati hingga Sembuh

“LKPJ ini adalah laporan pertanggungjawaban kepala daerah selama tahun anggaran 2025. Jadi fokusnya pada evaluasi kinerja, bukan perhitungan anggaran. Untuk itu masih menunggu LHP dari BPK,” kata Dhafir usai rapat paripurna di gedung DPRD Bondowoso.

Ia menyebut, sejumlah masukan yang diberikan legislatif diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan ke depan, termasuk dalam penyusunan APBD 2026.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan fiskal daerah dengan regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program pemerintah lebih efektif, namun tetap memperhatikan efisiensi anggaran yang saat ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Baca juga

Kapolres Bondowoso Ajak Warga Perkuat Siskamling Demi Jaga Kamtibmas

DPRD berharap berbagai catatan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik di Bondowoso semakin optimal di tengah tantangan efisiensi belanja daerah. (*)