Gus Yahya Tak Permasalahkan jika Muktamar NU Dipercepat
Gus Yahya menegaskan percepatan Muktamar NU tidak masalah asalkan syarat terpenuhi, termasuk kehadiran Rais Aam dan Ketua Umum, di tengah polemik dualisme PBNU.
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak mempermasalahkan rencana percepatan Muktamar NU selama seluruh syarat resmi penyelenggaraan telah terpenuhi. Hal itu disampaikan menanggapi hasil Rapat Pleno Syuriyah yang digelar di Hotel Sultan Jakarta.
“Kemudian mengenai percepatan muktamar, tidak ada masalah. Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi. yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Pleno Syuriyah Ajukan Percepatan Muktamar
Rapat Pleno Syuriyah pada 9–10 Desember 2025 sebelumnya menyepakati usulan agar Muktamar PBNU digelar pada 2026, lebih cepat dari jadwal awal 2027 yang diputuskan pada Muktamar Lampung. Keputusan itu dinilai perlu untuk mengembalikan siklus penyelenggaraan Muktamar NU seperti sebelum pandemi COVID-19.
Rais Syuriyah PBNU, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa percepatan bukan semata langkah politis, melainkan penyesuaian agenda organisasi agar kembali ke ritme normal.
“Rais Aam yang mulia sudah memberikan beberapa catatan. Ini bukan percepatan Muktamar, bukan. Tetapi mengembalikan siklus Muktamar seperti sebelum COVID-19. Karena Muktamar di Lampung itu mundur akibat pandemi. Sekarang kesempatan bagus untuk kembali ke siklus yang normal,” kata Prof Nuh.
Syarat Kehadiran Pimpinan Wajib Dipenuhi
Menanggapi hal itu, Gus Yahya menekankan bahwa aturan utama Muktamar tidak dapat ditawar. Muktamar hanya sah apabila dihadiri langsung Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Jika salah satu tidak hadir, maka forum tertinggi organisasi itu tidak bisa digelar.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah situasi internal PBNU yang saat ini menghadapi dualisme kepemimpinan. Rapat Pleno Syuriyah menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum, sementara Gus Yahya menilai jabatan ketua umum masih berada di bawah kewenangannya secara de facto maupun de jure.
Gus Yahya menegaskan bahwa setiap perbedaan di internal PBNU harus terlebih dahulu diselesaikan. Ia mendorong seluruh pihak untuk duduk bersama sebelum pembahasan teknis Muktamar dimulai.
“Mari bareng-bareng saja, lalu kita persiapkan muktamar bersama-sama. Mau cepat mari, mau besok pagi ya sudah. Yang penting muktamar ini benar. Yang utama muktamar jangan timpang, cacat, kurang sempurna,” kata Gus Yahya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
