BONDOWOSO – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, melontarkan kritik keras terhadap rencana pemerintah merekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan polemik, terutama jika para lulusan baru langsung dijanjikan status Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurutnya, hal itu bisa melukai rasa keadilan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status.

Ia menegaskan, kebijakan rekrutmen seharusnya tidak mengesampingkan prinsip keadilan sosial. Sonny menyoroti nasib para guru honorer di daerah terpencil, tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan desa, hingga pegawai teknis dan administrasi yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian.

“Jangan sampai ada kesan bahwa rekrutmen baru mendapat perlakuan istimewa, sementara mereka yang sudah lama mengabdi justru terabaikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/3/2026). 

Di sektor pertanian, Sonny secara khusus menyinggung keberadaan penyuluh pertanian, termasuk tenaga harian lepas seperti THL-TBPP, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani. 

Ia menilai, pemberian jalur khusus ASN bagi SPPI berpotensi menciptakan ketimpangan nyata bagi para pejuang pangan tersebut.

Selain menyoroti aspek sumber daya manusia, Sonny juga mengkritik keterlibatan lintas kementerian dalam proses rekrutmen yang dinilai tidak proporsional. 

Ia menegaskan bahwa urusan koperasi seharusnya berada di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM sebagai sektor utama.

“Jika tidak dipimpin oleh kementerian yang memang berkompeten, program ini berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial yang sarat kepentingan sektoral,” tegasnya.

Tak hanya itu, Sonny turut mengingatkan potensi persoalan dalam pembangunan infrastruktur KDMP, khususnya terkait alih fungsi lahan. 

Ia menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilindungi undang-undang.

Menurutnya, meskipun program KDMP masuk dalam Proyek Strategis Nasional, pelaksanaannya tetap harus mematuhi aturan perlindungan lahan pertanian.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan petani,” katanya.

Sonny mengajak pemerintah menjadikan momentum Ramadan sebagai ruang refleksi untuk memperkuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antar kementerian tanpa ego sektoral, agar program pembangunan tidak justru menimbulkan ketimpangan baru.

“Jangan sampai niat baik membangun bangsa malah meninggalkan rasa ketidakadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi,” pungkasnya. (*)