BONDOWOSO – Pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan non-ASN di BLUD RSUD dr. Koesnadi Bondowoso menuai perhatian publik. Proses seleksi tersebut dipertanyakan setelah pengumuman hasil tes dinilai tidak sepenuhnya terbuka, khususnya pada formasi perawat yang justru memiliki jumlah peserta terbanyak.

Sorotan muncul karena hasil penilaian untuk peserta formasi perawat tidak disertai rincian nilai atau skoring sebagaimana formasi lainnya. Kondisi itu memunculkan tanda tanya dari sejumlah peserta yang merasa tidak mengetahui dasar penentuan kelulusan.

Kritik juga disampaikan oleh dokter spesialis RSUD dr. Koesnadi, Yusdeny Lana Sakti, melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan videonya, ia mengaku menerima banyak keluhan dari peserta formasi perawat terkait tidak adanya keterbukaan nilai hasil seleksi.

Menurutnya, para peserta mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan panitia dalam menentukan kelulusan apabila hasil skoring tidak dipublikasikan.

"Ini kenapa bisa begini, bagaimana asas transparansinya," ungkapnya seperti dikutip dalam video unggahan pribadinya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai proses perekrutan tanpa publikasi hasil penilaian berpotensi bertentangan dengan prinsip sistem merit yang selama ini menjadi acuan dalam rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintahan maupun instansi pelayanan publik.

Menurutnya, model perekrutan yang tak ada skoringnya ini melanggar sistem merit. Karena dasar dari sistem merit ini adalah transparansi, akuntabilitas, tanpa diskriminatif dan nepotisme, serta profesionalisme.

Selain persoalan transparansi nilai, Yusdeny juga mengaku menerima informasi terkait dugaan adanya nomor ujian peserta yang diberi tanda warna tertentu.

"Berwarna, kenapa itu berwarna. Itu ditendensinya, dicurigai itu titipan," ungkapnya.

Ia menegaskan keberaniannya menyuarakan persoalan tersebut didasari harapan agar seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses seleksi. 

Apalagi, kata dia, rekrutmen tersebut berkaitan dengan profesi perawat yang nantinya akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Kan kasian dia. Mereka mungkin anak dari orang tua yang berharap anaknya dapat kesempatan yang sama untuk bisa masuk dalam jajaran rumah sakit," jelasnya.

Unggahan yang disampaikan dokter Yusdeny itu mendapat perhatian luas di media sosial. Hingga Jumat (8/5/2026), video tersebut telah ditonton sekitar 24,6 ribu kali sejak diunggah pada Kamis (7/5/2026).

Beragam komentar turut bermunculan dari warganet yang berharap proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil bagi seluruh peserta.

"Bener sekali dokter, semoga transparan. Kasian yang tidak punya ordal," komentar Sriahmimik di postingan TikTok Yusdeny Lanasakti.

Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H. Tohari pun angkat bicara terkait dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen di RSUD yang belakangan menjadi sorotan publik. 

Ia menegaskan dukungannya terhadap proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, proses rekrutmen di instansi pelayanan publik harus menjunjung tinggi asas keterbukaan sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang jelas dan objektif.

H. Tohari juga menilai apa yang disampaikan dr. Yusdeni terkait dugaan kejanggalan perlu mendapat perhatian serius dari panitia maupun pihak manajemen rumah sakit.

“Saya mendukung penuh proses rekrutmen yang menjunjung asas keterbukaan dan transparansi, sebagaimana yang disuarakan oleh dr. Yusdeni,” ujarnya.

Ia mendesak panitia pelaksana dan manajemen RSUD segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait isu yang berkembang. 

Menurutnya, klarifikasi resmi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pelayanan kesehatan tersebut.

“Saya mendesak panitia dan manajemen RSUD untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dugaan kejanggalan ini,” katanya.

Ketua Komisi II itu menilai, keterbukaan informasi akan mencegah munculnya spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap pihak rumah sakit segera memberikan penjelasan secara transparan agar persoalan tersebut tidak semakin berkembang liar.

“Klarifikasi dari pihak rumah sakit sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat,” pungkasnya.(*)