TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Ratusan atlet dan ofisial dari 24 cabang olahraga (cabor) asal Bondowoso resmi dilepas oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso pada Rabu (25/6/2025). 

Para atlet yang dilepas langsung oleh pemerintah daerah di Pendapa Raden Bagus Asra tersebut, akan berkompetisi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Malang Raya. 

Terlihat, para atlet mengenakan seragam cabor masing-masing, bukan seragam kontingen. Hal ini diduga kuat akibat adanya keterbatasan anggaran. 

Diketahui, dana hibah dari Pemkab Bondowoso untuk tahun ini hanya sebesar Rp 900 juta, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,5 miliar.

Ketua KONI Bondowoso, Noer Soetjahjono menjelaskan, total 254 atlet dan ofisial dari 24 cabor akan berlaga di Porprov IX. 

Dengan jumlah tersebut, Bondowoso menargetkan dapat menempati posisi 25 hingga 30 dari total 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. "Untuk masuk 10 besar rasanya tidak memungkinkan," katanya.

Noer Soetjahjono menyatakan optimis dapat mencapai target tersebut. Pada Porprov VIII tahun 2023 lalu, Bondowoso finish di posisi kedua terbawah dengan perolehan 2 medali emas, 2 perak, dan 11 perunggu. Ia berharap ada peningkatan prestasi di tahun ini.

Beberapa cabor diyakini berpotensi menyumbangkan medali emas, antara lain Tinju, Panahan, dan Wushu. Selain itu, cabor Atletik dan Maraton juga diharapkan dapat meraih medali. 

Meskipun demikian, Noer Soetjahjono kembali menyoroti keterbatasan dukungan, termasuk tidak adanya seragam kontingen. "Tidak ada seragam karena keterbatasan anggaran," tegasnya.

Terkait jumlah cabor yang diberangkatkan, Noer Soetjahjono menjelaskan bahwa hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing cabor di Bondowoso. 

Ia menambahkan bahwa banyak cabor yang dipertandingkan di Porprov tidak memiliki atlet di Bondowoso, seperti arung jeram dan beberapa cabor lainnya.

Mengenai potensi reward bagi atlet berprestasi, Noer Soetjahjono belum dapat memastikan. 

"Saya tidak bisa menjanjikan, itu tergantung dari pemerintah daerah," pungkasnya. (*)