TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Krisis yang kita hadapi hari ini bukanlah semata krisis informasi, melainkan krisis cara mengetahui. Pengetahuan berlimpah seperti hujan deras di musim penghujan, tetapi makna justru menguap seperti embun pagi. Data menumpuk tanpa jeda, sementara kebijaksanaan berjalan tertatih. 

Di tengah derasnya arus ini, literasi kerap dipersempit menjadi keterampilan teknis membaca dan menulis, seolah pengetahuan cukup ditelan tanpa dikunyah, cukup disimpan tanpa direnungkan. Padahal, yang sesungguhnya sedang terancam bukan kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan membaca realitas.

Ruang publik hari ini dibentuk oleh logika kecepatan dan algoritma. Kebenaran tidak lagi ditimbang dengan nalar, tetapi diperebutkan oleh klik dan perhatian. Apa yang sering diulang dianggap benar, apa yang viral diasumsikan sahih. 

Dalam situasi semacam ini, akal mudah tergelincir, dan kesadaran perlahan tumpul. Al-Qur’an telah lama memberi peringatan tegas: jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. 

Ayat ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan fondasi epistemologis yang menegaskan bahwa mengikuti tanpa pengetahuan adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal. Maka, krisis literasi sejatinya adalah krisis epistemologi: krisis tentang bagaimana kebenaran dicari, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Literasi yang tercerabut dari epistemologi hanya melahirkan ilusi kecerdasan. Banyak berbicara, sedikit berpikir. Paulo Freire menyebutnya sebagai pendidikan gaya “bank”, di mana manusia diperlakukan seperti celengan informasi: diisi, disimpan, tetapi jarang diajak berdialog. 

Dalam versi digital hari ini, kita menyaksikan manusia yang rajin mengonsumsi wacana, namun enggan merenungkannya. Imam al-Ghazali jauh hari telah mengingatkan bahaya ilmu yang tidak menuntun pada kesadaran hakikat. 

Pengetahuan semacam itu justru dapat menjadi hijab, menutup jalan menuju kebenaran. Maka, kegagalan literasi bukanlah soal kurang membaca, melainkan kehilangan orientasi makna. Literasi sejati adalah keberanian untuk menimbang, meragukan, dan memahami konteks; ia adalah laku batin sekaligus kerja intelektual.

Di titik inilah kampus menemukan panggilan sejarahnya. Kampus bukan sekadar institusi administratif atau pabrik gelar, melainkan rumah pengetahuan yang bertanggung jawab. Di sanalah pengetahuan tidak lahir dari opini serampangan, tetapi dari proses panjang: metodologi, dialog, kritik, dan verifikasi. 

Kampus tidak menjanjikan kebenaran mutlak, tetapi mengajarkan kejujuran dalam mendekati kebenaran. Jurgen Habermas mengingatkan bahwa rasionalitas hanya tumbuh dalam ruang komunikasi yang bebas dari dominasi, tempat argumen diuji oleh nalar, bukan oleh kekuasaan. Dalam pengertian ini, kampus seharusnya menjadi ruang etika diskursif, tempat akal publik dirawat dan disuburkan.

Gus Dur pernah mempraktikkan hal itu dengan caranya yang khas. Pengetahuan baginya bukan alat pembenaran kekuasaan, melainkan alat pembelaan kemanusiaan. Dari sosok ini kita belajar bahwa literasi bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran, meski tidak populer. 

Kampus, dalam spirit ini, dituntut menumbuhkan kerendahan hati intelektual: kesediaan meragukan diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Karl Jaspers menyebut universitas sebagai komunitas pencari kebenaran, bukan pabrik kepastian. Berpikir, dalam konteks ini, adalah tindakan eksistensial yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral.

Namun, digitalisasi menempatkan kampus pada persimpangan yang genting. Teknologi memang netral, tetapi cara menggunakannya membentuk kesadaran manusia. Martin Heidegger mengingatkan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan cara manusia menyingkap dunia. Jika tidak disikapi secara kritis, manusia justru akan dikuasai oleh ciptaannya sendiri. 

Tugas kampus, karenanya, bukan hanya mengajarkan keterampilan digital, tetapi membangun literasi digital kritis: kesadaran tentang cara kerja algoritma, pembentukan opini, dan relasi kuasa di ruang maya. Kampus harus mengajarkan cara berpikir di era digital, bukan sekadar cara bertahan di dalamnya.

Lebih jauh, problem digital bukan hanya perubahan medium, melainkan pergeseran cara manusia hadir di dunia. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simulacra: ketika citra tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan saling meniru dan membentuk dunia semu. Dalam ruang ini, manusia mudah terperangkap dalam bayangan, kehilangan kedalaman makna. 

Jika kampus gagal membaca gejala ini, ia berisiko melahirkan generasi yang mahir mengelola simbol, tetapi miskin kebijaksanaan. Padahal, sejak Socrates, berpikir selalu dipahami sebagai tindakan etis, dan pengetahuan tanpa refleksi hanya akan mempercepat keterasingan manusia dari dirinya sendiri.

Menjadikan kampus sebagai rumah literasi bukan sekadar agenda akademik, melainkan tanggung jawab moral dan sosial. Jika kampus menutup diri, literasi publik akan sepenuhnya diserahkan kepada algoritma, epistemologi digantikan popularitas, dan kebenaran tenggelam dalam kebisingan. Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa krisis terbesar manusia modern adalah ketidakmampuan untuk berpikir secara mendalam. 

Dalam konteks itulah kampus dipanggil untuk merawat akal publik: menghidupkan kembali tradisi berpikir yang jernih, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sebab pada akhirnya, rumah literasi itu memang bernama kampus tempat akal diasuh, makna dirawat, dan pengetahuan dikembalikan pada tujuan tertingginya: memanusiakan manusia.

***

*) Oleh : Saifullah, Mahasiswa S3 Prodi Studi Islam UNUJA Paiton dan Dosen Prodi HKI STIS Darul Falah Bondowoso.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.