JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersikukuh menolak melegalkan praktik jual-beli baju bekas impor atau thrifting. Penolakan ini berlaku mutlak, sekalipun para pedagang bersedia membayar pajak atas usaha mereka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran barang impor ilegal. "Saya tidak peduli dengan kondisi pedagangnya. Prinsipnya, jika barang masuknya ilegal, saya hentikan," tegas Purbaya dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Langkah tegas ini, menurut Purbaya, bertujuan melindungi pasar domestik dari banjirnya barang impor tidak sah. Ia mempertanyakan manfaat ekonomi jika pasar dalam negeri justru dikuasai produk asing. "Kalau pasar domestik dikuasai barang asing, lalu apa keuntungannya bagi pengusaha lokal?" ujarnya.

Sebagai solusi, Purbaya mendorong para pedagang baju bekas untuk beralih ke produk-produk dalam negeri. Ia berargumen bahwa kualitas produk akan mengikuti permintaan pasar. "Jika pedagang berdalih produk lokal jelek, faktanya banyak yang bagus. Permintaan pasarlah yang menentukan kualitas. Jika produknya jelek, masyarakat juga tidak akan membelinya," jelasnya.

Baca juga

Pangan Murah Jelang Idulfitri Diserbu Warga, Polres dan Bulog Sediakan 8 Ton Beras

Latar Belakang Protes Pedagang

Tegasnya sikap pemerintah ini menanggapi aksi sejumlah pedagang baju bekas yang mendatangi Gedung DPR RI pada Rabu (19/11). Mereka mengajukan aspirasi agar usaha thrifting diakui secara legal.

Dalam rapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, para pedagang berargumen bahwa usaha thrifting merupakan bagian dari ekosistem UMKM dengan segmen pasar spesifik. Mereka menolak klaim bahwa bisnis ini membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) konvensional.

Dasar Hukum dan Pengawasan Terpadu

Kebijakan pengetatan ini didasari oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang secara eksplisit melarang impor pakaian bekas. Rencana pengawasan akan dilakukan secara terpadu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pembagian tugas: Kementerian Perdagangan akan fokus pada pengawasan post-border atau di luar kawasan pabean, sementara Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan di pintu masuk (border) melalui otoritas kepabeanan. Langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah masuknya barang ilegal dari dua sisi sekaligus. (*)