Kementerian dan Lembaga Kembalikan Anggaran Rp3,5 Triliun, Purbaya: Tak Mampu Belanjakan
Sejumlah K/L mengembalikan anggaran Rp 3,5 triliun ke Kemenkeu karena gagal merealisasikan belanja hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan dana akan dialihkan ke pos lain agar tidak menganggur.
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian dilakukan karena belanja yang direncanakan tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
“Sedang kami pelajari ini kan sedang gerak. Rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikin uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mampu belanjain,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).
Purbaya tidak merinci K/L mana saja yang mengembalikan anggaran tersebut. Namun ia menegaskan bahwa sebagian program memang tidak sanggup memenuhi target belanja yang sebelumnya ditetapkan.
Monitoring Serapan dan Potensi Realokasi
Kemenkeu sebelumnya menyatakan akan menugaskan pegawai untuk memantau serapan program yang realisasinya melambat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika hingga akhir Oktober perhitungan menunjukkan anggaran tidak dapat terserap maksimal, Kemenkeu akan melakukan realokasi ke pos lain atau digunakan untuk mengurangi defisit.
“Kalau kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya dalam pernyataan sebelumnya pada Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan tidak ada anggaran yang dibiarkan menganggur hingga tutup tahun anggaran.
Realisasi Belanja Masih Melambat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, melaporkan bahwa hingga awal Oktober realisasi belanja K/L mencapai Rp 815 triliun, atau 55 persen dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.481,7 triliun.
Rinciannya yakni Belanja pegawai: 77%, Belanja bantuan sosial (bansos): 72%, Belanja barang: 45%, dan Belanja modal: 45%
Serapan belanja barang dan belanja modal yang masih rendah turut memengaruhi lambatnya realisasi anggaran secara keseluruhan.
Kemenkeu memastikan proses evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan hingga akhir tahun anggaran untuk menjaga efektivitas belanja dan stabilitas fiskal. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
