TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sudah terbentuk secara legalitas formal, tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. 

Di Bondowoso sendiri total ada 209 Koperasi Desa Merah Putih dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Namun demikian, baru beberapa yang sudah beroperasi. 

Di lain sisi, banyak yang meragukan dibentuknya Koperasi Merah Putih. Salah satu alasannya karena di desa sudah ada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan itupun sudah banyak yang tidak aktif. 

Bagaimana menurut akademisi mengenai peran dan keberlanjutan Koperasi Merah Putih. Berikut hasil wawancara TIMES Indonesia dengan pengamat ekonomi sekaligus ahli koperasi Universitas Jember (UNEJ), Dr. Moehammad Fathorrazi. 

Sejarah Koperasi

Fathorrazi mengatakan bahwa perlu disinggung soal sejarah koperasi. Agar masyarakat tidak gegabah dalam menanggapi Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, dulu koperasi lahir di Rochdale, di Inggris bagian utara, namanya Koperasi Rochdale, pada tanggal 12 Desember 1844. Koperasi ini menjadi dasar gerakan koperasi di seluruh dunia. 

Selanjutnya kata dia, ketika Inggris menjajah India, maka koperasi itu diterapkan di India. Kemudian koperasi ini menjadi lawan dari kapitalisme. “Jadi orang yang tidak suka pada Kapitalisme mendirikan Koperasi,” jelasnya. 

Menurutnya, mekanisme kerja Koperasi itu berlawanan dengan kapitalisme. Ia mencontohkan sistem kapitalisme, misalnya PT dalam membagikan keuntungan dividennya, dihitung berdasarkan saham. Siapa yang punya saham 51%, maka dia suara mayoritas.

“Di Koperasi tidak begitu. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Seperti orang pemilu. Sehingga dengan demikian, walaupun orang itu punya saham banyak, tetapi dia tidak berjasa, maka itu tidak dihitung. Satu orang, satu suara. Itu berarti sudah lawan,” jelasnya. 

Kemudian yang kedua lanjut dia, pembagian keuntungan sistem kapitalisme berdasarkan saham. Jadi orang yang memiliki saham 20%, dapat dividen 20%. Sementara di koperasi, siapa yang berjasa, maka dia dapat SHU (Sisa Hasil Usaha) yang banyak.

“Saya punya toko, tetapi tidak pernah membeli di toko. Berarti tidak berkontribusi menciptakan keuntungan di toko. Maka saya tidak berhak untuk mendapatkan SHU. Nah itu adalah lawan dari Kapitalisme. Maka para pioner Koperasi selalu mengatakan begini, jangan khawatir dengan nasib koperasi. Selama di dunia masih ada kapitalisme, pasti koperasi jadi alternatifnya,” paparnya. 

Setelah dibentuk koperasi di India, akhirnya lahirlah orang-orang sosialis di situ, karena koperasi itu menganut paham altruisme atau tidak individualisme seperti kapitalisme. Dimana prinsip yang dipegang adalah, boleh sejahtera tapi jangan sampai merugikan orang lain.

“Nah, begitu diterapkan di India, akhirnya muncullah sosialis-sosialis di India. Sekelas Nehru (Jawaharlal Nehru, red),” ungkapnya. 

Koperasi di Indonesia

Keberadaan koperasi itu lanjut dia, kemudian didengar oleh orang Indonesia. Namanya Patih Aria Wiria Atmaja di Purwokerto. Kemudian dia mendirikan koperasi atau yang dikenal juga dengan Bank Rakyat, berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1886. Jika koperasi pertama di Inggris lahir 1844, berarti sekitar 50 tahun kemudian lahir koperasi di Indonesia.

“Nah, jadi dengan demikian jangan heran kalau sejarah Koperasi di Indonesia itu melebihi sejarah Indonesia sendiri,” paparnya. 

Dosen ekonomi UNEJ ini memaparkan, setelah koperasi berdiri, banyak upaya dari kapitalisme itu untuk mendiskreditkan, karena filosofinya berbeda.

Salah satu isu yang dihembuskan bahwa banyak koperasi gagal. Padahal seandainya berdiri lembaga non-koperasi 10 dan koperasi 2. Jika yang 2 koperasi itu gagal, maka itu yang selalu dihembuskan. Padahal jika yang 10 itu gagal 8, maka tidak dihitung.

Membaca KDMP

Mantan Koordinator UNEJ Kampus Bondowoso memaparkan, KDMP yang didirikan Presiden Prabowo Subianto ini mengusung tema gotong royong. Kenapa didirikan di semua desa? Filosofinya seperti menabur meses di atas donat.

“Jadi menabur meses di donat itu taruh saja meses di atas donat. Begitu akan kita makan, meses yang letaknya berada di atas yang benar, dia tidak akan jatuh. Atau sukses. Nah, begitu juga koperasi. Dengan Koperasi Merah Putih ini semakin banyak. Ini peluang bagi Koperasi untuk berdiri. Nanti Koperasi Merah Putih ini akan banyak juga yang sukses,” paparnya. 

Menurutnya, kesempatan serupa juga dibangun oleh Pak Harto ketika order baru. Yaitu dengan mendirikan KUD, bahkan dikawal oleh Pak Harto.

Kala itu, jangankan unit usaha yang layak, unit usaha yang tidak layak pun ketika itu diupayakan oleh koperasi dan wajib dibantu oleh perbankan. “Sampai segitu loh. Akhirnya jangan heran kalau KUD pada waktu itu berkibar,” imbuhnya. 

Sementara Kopdes Merah Putih pun demikian, didirikan sebanyak-banyaknya dulu, nanti yang dikelola dengan baik maka akan sukses. Saat ini kata dia, tugas pemerintah adalah mengawal gerakan Kopdes ini. 

Ditanya soal banyaknya pengurus Kopdes yang diangkat karena unsur kedekatan dan bukan karena kualifikasi. Ia sangat menyayangkan sangat disayangkan. 

Namun demikian kata dia, sebenarnya di desa itu  sudah ada kegiatan ekonomi. Seperti memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi. Mengkonsumsi mungkin berupa toko, mendistribusi berupa pengantaran, kemudian ada memproduksi seperti membuat kerupuk dan semacamnya.

Menurutnya, memang di desa ada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara lanjut dia, Presiden Prabowo ingin memperbanyak dalam bentuk kooperasi. Ia mengibaratkan Kopdes itu anak dari BUMDes. 

“Kamu sekarang kan punya anak. Masak kumpul anak dengan orang tuanya. Kalau BUMDES-nya sudah berhasil, anak-anaknya buatlah yang namanya Koperasi Merah Putih,” paparnya. 

Jadi dengan demikian, membangun ‘rumah baru’ itu agar anaknya punya kesempatan untuk berkembang. Jika nanti mereka sudah berhasil, pasti berkembang dan harus membangun rumah lagi. 

Sehingga dengan demikian kalau kelompok ini berhasil dan kelompok lain juga berhasil, maka nanti beberapa kelompok masyarakat sudah sejahtera.

“Itu menurut saya filosofi berdirinya Koperasi Merah Putih ini. Jadi kami para akademisi dan para pakar kooperasi itu memandangnya itu sebagai suatu kesempatan. Ada dukungan dari Presiden terhadap munculnya kooperasi-kooperasi baru di Indonesia,” pungkasnya. (*)