TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia melaksanakan sarasehan kebangsaan, di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Selasa (20/5/2025) kemarin. 

Sarasehan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025 ini mengusung tema: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”. 

Sarasehan tersebut diikuti oleh ratusan kepala daerah bupati/walikota se-Indonesia. Total ada 514 bupati/walikota yang diundang. 

Di antara kepala daerah yang ikut berpartisipasi dalam sarasehan tersebut adalah Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid. 

Tampak Bupati Bondowoso bertemu sejumlah legislator, kepala daerah lainnya seperti Bupati Jember Muhammad Fawait dan beberapa pimpinan daerah lainnya. 

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sekaligus memberikan arahan strategis mengenai pentingnya posisi Indonesia dalam konstelasi geopolitik global.  

Adapun sub tema dalam sarasehan tersebut diantaranya membahas topik strategis, geopolitik dan keamanan, serta disrupsi global terhadap arah baru ekonomi Indonesia. 

Forum ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.  

Saat dikonfirmasi, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menjelaskan, kegiatan sarasehan tersebut penting bagi kepala daerah, agar bisa mencermati konstelasi atau perkembangan geopolitik global. 

“Saya kira ini harus menjadi konsen dan perhatian kita bersama,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (21/5/2025). 

Menurutnya, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi dinamika politik global yang sangat kuat, dan ini perlu menjadi kajian bersama.

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkokoh ideologi pancasila di tengah konstelasi geopolitik global ini. 

“Kajian seperti ini perlu juga dilakukan bahkan di tingkat kabupaten atau kota,” tegas mantan Anggota DPR RI tersebut. (*)