TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Sempat terjadi diskusi alot di Balai Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Pemkab Bondowoso setelah puluhan pemuda dan warga menggelar audiensi dengan kepala desa, Senin (8/12/2025). 

Mereka menolak rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan berdiri di atas lapangan sepak bola desa.

Lapangan yang selama ini menjadi ruang kegiatan olahraga, keagamaan, hingga aktivitas ekonomi warga itu dinilai sebagai fasilitas publik yang tidak sepantasnya dialihfungsikan. Karena itu, wacana penempatan KDMP di lokasi tersebut memicu gelombang protes.

Perwakilan Pemuda Desa Gambangan, Khoirul Anam menilai, rencana pembangunan itu akan menghilangkan ruang sosial masyarakat.

“Lapangan sudah menjadi bagian dari anak-anak dan kebahagiaan warga. Mengalihfungsikannya sama saja mencabut ruang publik yang kami miliki,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ahmad Fawaid, pemuda lainnya. Ia menegaskan lapangan tersebut bukan area kosong, melainkan fasilitas aktif yang rutin digunakan.

“Setiap tahun ada sholawatan dan turnamen sepak bola. Lapangan ini hidup, bukan lahan menganggur,” katanya.

Fawaid juga mengklaim tidak pernah ada musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan lokasi KDMP. Musdes hanya membahas pembentukan pengurus.

“Saya bahkan pernah dipanggil dan diminta menyetujui penggunaan lapangan sebagai lokasi KDMP. Itu pemaksaan,” tegasnya.

Protes tersebut kemudian meluas sehingga pemuda dan warga sepakat meminta penjelasan langsung dari kepala desa.

Kepala Desa Gambangan, Muhammad Ali Wafa menjelaskan, dirinya sempat mengusulkan gedung Ponkesdes yang baru dibangun sebagai lokasi KDMP. Namun, menurut Babinsa setempat, bangunan tersebut tidak memenuhi syarat.

“Kami diminta menunjukkan tanah kas desa. Saya jawab yang ada hanya lapangan sepak bola,” terangnya.

Setelah dilakukan pengecekan, lapangan dinilai sesuai ketentuan untuk pembangunan KDMP. Bahkan beberapa patok sudah dipasang sebelum akhirnya dicabut oleh pemuda yang menolak rencana tersebut.

Wafa mengatakan ia sudah menyampaikan sejak awal bahwa desa tidak memiliki tanah kas lain selain lapangan.

“Ada tanah negara yang dikelola PTP, tapi statusnya dulu pernah diajukan untuk tempat sampah dan tidak berhasil. Jadi saya tidak fokus ke sana,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, Kasdim 0822 Bondowoso, Mayor Inf Tanuri menegaskan, pembangunan KDMP tidak harus di tanah kas desa. Tanah negara pun bisa digunakan selama ada usulan resmi kepada instansi terkait.

“Persoalan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya menutup pertemuan. (*)