TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Program Makan Bergizi Gratis, menjadi salah satu materi utama dalam tugas kunjungan kerja Komite III DPD RI. Hal ini ditekankan Dr Lia Istifhama MEI saat bertemu Pj. Bupati Bondowoso sekaligus Kadispora Jatim,  M Hadi Wawan Guntoro.

Di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Bondowoso, senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengatakan, ada banyak sekali tema menarik dalam obrolan bersama Pj Bupati Bondowoso yang juga dihadiri Perhutani KPH Bondowoso.

"Mulai dari kepemudaan, kebencanaan alam, dan juga inventarisasi masalah makan bergizi gratis. Kebetulan, makan bergizi gratis juga menjadi tema pokok masa reses Komite III DPD RI,” kata senator cantik Jatim ini, Minggu (29/12/2024).

Menurut Keponakan Hj. Khofifah Indar Parawansa ini, persoalan makan gizi gratis pun menjadi atensi utama karena program nasional tersebut menjadi harapan besar masyarakat.

“Tentu kita tahu, bahwa pronas makan bergizi gratis ini hope atau harapan besar masyarakat. Namun, apakah di lapangan mampu terealisasi secara baik atau ada kendala?" katanya

"Tentu ini menjadi salah satu tugas senator untuk mempelajari secara langsung. Karena besaran angka 10 ribu rupiah tentu bukan nominal yang kita nilai cukup besar untuk memenuhi aspek keterpenuhan gizi. Apalagi setiap wilayah tentu memiliki perbedaan masing-masing,” imbuh Ning Lia.

Senada, Pj. Bupati Bondowoso menerangkan bahwa besaran 10 ribu per porsi makan bergizi gratis sejatinya kurang mencukupi. Menurutnya, jika bicara seporsi makanan dengan gizi sempurna, memang kurang. Oleh sebab itu, pihaknya di daerah pun berharap ada peningkatan besaran tersebut.

"Hal ini karena masyarakat sudah memiliki ekpektasi tinggi. Namun yang utama, kami di daerah memang belum mampu menjalankan karena anggarab dari pusat belum turun. Sedangkan, kami disini terus menyerap anggaran daerah untuk penyelesaian masalah bencana yang terus terjadi pada cuaca ekstrem saat ini,” ujar M. Hadi Wawan Guntoro

"Bahwa Biaya Tak Terduga yang dimiliki daerah pun banyak dialokasikan pada upaya prvenetif dan kuratif akibat bencana alama, seperti banjir, tanah longsor, dan persoalan defisit air bersih," Kadispora Jatim ini, 

Mendengar aspirasi dari Pj. Bupati Bondowoso, Ning Lia pun berharap aspek keadilan dalam OTODA. Ia menyebut, apa yang disampaikan Pj Bupati Bondowoso memang sebuah fakta yang tak bisa diabaikan. Bahwa setiap wilayah memiliki kesenjangan masing-masing, terutama dalam sektor pendapatan daerah.

"Oleh sebab itu, untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ataupun persoalan mitigasi bencana, maka salah satu hal utama adalah sumber pendapatan wilayah itu sendiri. Nah, disini kita pun berharap aspek keadilan dalam OTODA, tidak semata aspek pemerataan karena tidak semua wilayah sama masalahnya,” jelasnya.

Ia pun kemudian menyinggung terkait kebijakan fiskal dalam Otonomi  Daerah. Ning Lia mengaku beberapa waktu lalu pernah berdiskusi dengan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy menyampaikan pentingnya pengkajian kembali pemberlakukan skema option PKB.

"Hal ini terkait kemampuan fiskal bagi Pemerintah Provinsi di tengah semakin banyaknya beban anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi serta bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan populasi kendaraan bermotor terdaftar yang sedikit. Pada intinya, skema fiskal yang adil penting diterapkan untuk pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan daerah,” pungkas Lia Istifhama. (*)