TIMES BONDOWOSO, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

"TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat," ujar Kristomei dalam pernyataan resmi Mabes TNI, Senin (26/5/2025).

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons berkaitan dengan adanya intimidasi terhadap seseorang setelah mengungkapkan opini melalui tulisan mengenai dugaan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil di salah satu media massa nasional.

Kristomei menegaskan bahwa TNI merupakan institusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat sebagai hak dasar setiap warga negara.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menambahkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi yang wajib dijaga oleh seluruh elemen negara, termasuk TNI.

Oleh karena itu, setiap tindakan intimidatif terhadap hak tersebut harus ditindak secara hukum.

Menurut dia, pihak yang mengintimidasi seseorang karena menggunakan hak kebebasan berpendapatnya harus ditindak secara hukum.

Kristomei juga tidak membenarkan beberapa pihak yang terkesan menyudutkan instansinya karena dianggap terlibat dalam aksi intimidasi tersebut.

"TNI mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan," ujar Kristomei.

Ia juga menegaskan bahwa TNI menolak keras segala bentuk tuduhan tanpa bukti yang sahih dan kredibel. “Kami menolak keras segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada TNI tanpa bukti, data, dan fakta yang kredibel dan sah,” imbuhnya. (*)