BONDOWOSO – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, memberikan klarifikasi terkait kabar dua pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) yang disebut-sebut mengundurkan diri. 

Ia menegaskan bahwa proses pengunduran diri tersebut sebenarnya terjadi sebelum struktur kepengurusan KMP ditetapkan secara resmi.

“Sebenarnya kejadian pengunduran diri pada saat sebelum ditetapkan. Saat Musdesus,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (31/7/2025).

Fathur Rozi menjelaskan, kedua anggota itu sempat menyatakan niat mundur karena merasa khawatir akan tanggung jawab dalam mengelola dana yang besar. Namun setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, mereka akhirnya mengurungkan niatnya.

“Mereka mengundurkan diri karena ada kekhawatiran dalam mengelola uang banyak. Namun, setelah diberi penjelasan akhirnya tidak jadi mengajukan pengunduran diri itu,” paparnya.

Baca juga

Langgher Seppo di Ponpes Jhegeteh Bondowoso Tetap Tegak Sejak Ratusan Tahun Silam

Ia menegaskan bahwa setelah peresmian KMP, tidak ada perubahan dalam struktur kepengurusan seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tetap berpegang pada struktur yang telah disahkan.

Meski demikian, Fathur Rozi mengakui bahwa tantangan ke depan cukup besar, terutama dalam memastikan para pengurus dan pengawas KMP memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. 

Pasalnya, sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang yang belum pernah bersentuhan langsung dengan manajemen koperasi.

“Karena, mereka pun berasal dari berbagai latar belakang dan belum pernah mengelola koperasi,” ungkapnya.

Baca juga

Pemkab Bondowoso Imbau Takbir Dilaksanakan di Masjid, Hindari Takbir Keliling

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan menggelar berbagai program pelatihan dan pembinaan bagi pengurus KMP. “Diagendakan juga,” katanya.

Ia menambahkan, KMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Bondowoso. Selanjutnya. Pemkab akan terus mendampingi pengurus agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku. 

Jika pun di kemudian hari ada pengurus yang ingin mundur, Pemkab akan terlebih dahulu menempuh pendekatan persuasif.

“Tentu kita ajak ngobrol alasan mengundurkan diri. Atau itu kan hak semua orang. Jika alasannya memang karena dapat kerjaan luar daerah, kita tak bisa menghalangi orang,” pungkasnya. (*)