TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mengungkapkan bahwa hingga akhir Januari 2026, baru 15 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bondowoso yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, program MBG di Bondowoso telah berjalan dengan dukungan puluhan dapur. Wakil Ketua BGN RI, Nanik Sudaryati Deyang, menyebutkan saat ini terdapat 43 dapur SPPG yang sudah beroperasi di daerah tersebut.

“Total ada 43 SPPG yang sudah berjalan. Namun yang sudah memiliki SLHS baru 15 dapur, sisanya sedang dalam tahap pendaftaran dan verifikasi,” ujar Nanik usai menyampaikan evaluasi pelaksanaan SPPG di Aula Hotel Ijen View, Senin (26/1/2026).

Nanik menjelaskan, untuk memperoleh SLHS setiap dapur wajib memenuhi persyaratan ketat sesuai petunjuk teknis. Persyaratan tersebut meliputi uji laboratorium keamanan pangan, pelatihan atau kursus penjamah makanan bagi relawan, serta kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurutnya, ketiadaan IPAL menjadi salah satu faktor krusial yang dapat menggugurkan kelayakan dapur SPPG. Bahkan, apabila tidak sesuai standar, dapur bisa diminta untuk dibongkar dan dibangun ulang.

“Kalau dapurnya tidak sesuai dengan petunjuk teknis, bisa saja dibongkar dan dibangun ulang agar memenuhi standar,” tegasnya.

BGN mewajibkan seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi untuk segera mengurus dan memiliki SLHS. Tenggat waktu yang diberikan sekitar satu bulan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan tersebut. Sementara bagi dapur yang baru mulai beroperasi, pendaftaran SLHS wajib dilakukan maksimal satu bulan setelah menerima anggaran dan memulai kegiatan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, BGN akan memberikan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional dapur.

“Kalau tidak mendaftar sama sekali, SPPG akan kami suspend atau ditutup sementara selama satu minggu,” tandas Nanik.

Selain aspek higiene dan sanitasi, BGN juga menekankan pentingnya keamanan pangan serta tanggung jawab sosial mitra program MBG. Menurut Nanik, dapur SPPG diharapkan tidak hanya fokus pada kualitas makanan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Para mitra juga perlu memiliki tanggung jawab sosial. Misalnya membantu sekolah yang kekurangan fasilitas WC atau bangunannya rusak. Prinsip CSR harus berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid, menyampaikan bahwa dari total rencana 93 dapur SPPG di Bondowoso, saat ini baru sekitar 50 persen yang terealisasi atau sebanyak 43 dapur.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah dapur SPPG akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan bahan pangan. Karena itu, Pemkab Bondowoso berkomitmen mendorong pemanfaatan hasil pertanian dan produk UMKM lokal sebagai pemasok utama program MBG.

“Kita dorong agar suplai bahan makanan berasal dari Bondowoso terlebih dahulu. Kalau memang belum mencukupi, baru kita ambil dari luar daerah,” pungkasnya. (*)