TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pascaporprov IX tahun 2025 di Malang, gejolak terjadi hingga adanya seruan agar pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bondowoso dievaluasi total. 

Gejolak ini menyusul adanya kekecewaan dari sejumlah cabang olahraga (Cabor) terhadap KONI Bondowoso, yang dinilai tidak bekerja maksimal. 

Berbagai keluhan ini menjadi sinyal keras perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen olahraga di Bondowoso, termasuk kinerja KONI dan komitmen pemda dalam mendukung prestasi atlet daerah.

Salah seorang Ketua Cabor yang enggan disebut namanya mengungkapkan, selama lima kali keikutsertaannya dalam ajang Porprov Jatim. Ia menilai tahun 2025 ini yang terburuk. 

“Saya ikut Porprov di Banyuwangi, Tuban, Lumajang, Sidoarjo dan terakhir 2025 ini di Malang. Tahun ini terburuk menurut saya,” kata dia, Selasa (15/7/2025). 

Ada beberapa indikator yang ia paparkan kenapa kontingen Bondowoso disebut paling buruk musim ini. Pertama keterlambatan pencairan anggaran, yang baru turun satu minggu sebelum pembukaan. Akibatnya, tidak semua kebutuhan dasar terpenuhi.

"Kami gak punya seragam kontingen. Jadi atlet saya, saya larang ikut upacara pembukaan dan penutupan kemarin,” ujarnya.

Selain itu lanjut dia, KONI mendapatkan anggaran Rp 900 juta. Namun dari 23 cabor yang berangkat, masing-masing cabor hanya diberikan anggaran Rp 15-20 juta. Sehingga jika ditotal anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 345 juta hingga Rp 400 juta. 

“Jadi sisanya itu buat apa. Bahkan atlet saya, tiap hari itu maksimal diberikan anggaran Rp 250 ribu. Dan memang sangat miris,” paparnya. 

Ia juga setuju jika ada reformasi total dalam pengelolaan olahraga di Bondowoso, termasuk merombak total kepengurusan KONI.  Apalagi dari hampir 50 pengurus kata dia, 80 persen merupakan pensiunan ASN dan pensiunan aparat. 

“Melihat kondisi seperti sekarang, maka bukan hanya reformasi saja yang dibutuhkan. Tapi revolusi total,” tegasnya.

Senada, Firman Aditya dari Pengkab E-sports Indonesia (ESI) Bondowoso menyoroti minimnya komunikasi antara KONI dan cabor. 

Ia menyarankan agar KONI rutin menggelar pertemuan bersama seluruh elemen terkait, mulai dari cabor, DPRD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

"Selama ini kami tak mengetahui, seperti apa program kerja dari KONI,” kata Firman.

Sementara itu, perwakilan Perpani Bondowoso, Dodi Agus Prayitno, menambahkan pentingnya agenda rapat rutin minimal dua kali dalam setahun. 

Pertemuan pertama untuk sinkronisasi anggaran melalui pengajuan proposal berdasarkan kebutuhan riil cabor, dan yang kedua untuk evaluasi menyeluruh.

"Selama ini kita hanya fokus administrasi dan atlet saja,” ujarnya.

Masalah paling krusial yang dikeluhkan hampir semua cabor adalah pemangkasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

Jika sebelumnya KONI menerima sekitar Rp 1,5 miliar, pada tahun ini hanya digelontorkan Rp 900 juta. Kondisi ini memaksa sejumlah cabor mengurangi jumlah atlet yang diberangkatkan, bahkan ada yang absen total.

PBSI Bondowoso, misalnya, hanya mampu mengirim dua atlet ke Porprov tahun ini. Padahal sebelumnya mereka menurunkan enam atlet.

"Kami mendapat Rp 17 juta, itu untuk satu tahun. Pasti sangat tidak cukup, karena kami punya kewajiban melakukan Kejurkab,” ungkap salah satu pengurus PBSI.(*)