TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Bulog mulai menyalurkan program bantuan pangan (Bapang) beras periode Juni-Juli kepada masyarakat, Jumat (18/7/2025). 

Namun untuk penerima bantuan pangan (PBP) di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 berkurang 15.000 lebih dibanding 2024.

Berdasarkan data dari Bulog, beras yang disalurkan mencapai 2.051.840 Kg atau lebih dari dua ribu ton beras.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 102.592 penerima yang tersebar di seluruh kecamatan di Bondowoso. Dijadwalkan penyaluran selesai dalam 10 hari ke depan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menjelaskan, proses penyaluran bantuan ini menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Data tersebut kata dia, merupakan hasil integrasi dari beberapa sumber data sebelumnya, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Datanya hari ini tunggal DTSEN. Sumber data ini dari Kementerian Sosial. DTSEN ini pernah dilakukan ground checking, walaupun belum tuntas 100 persen,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru beberapa persen data yang berhasil diverifikasi secara langsung di lapangan. Dari hasil pendataan sementara yang diterima oleh Bulog, ditemukan selisih data yang cukup signifikan, yakni sekitar 15.000 penerima.

“Di satu sisi kita berharap, perbedaan itu memang karena pendapatan masyarakat Bondowoso meningkat secara ekonomi. Walaupun harus memang dicek ulang,” ujar Fathur Rozi.

Dia juga mengungkapkan, jika ada yang tidak tepat sasaran, maka akan dilakukan evaluasi dan langsung dilaporkan ke Dinas Sosial. 

“Kemudian akan disampaikan ke Kementerian Sosial karena DTSEN itu kan di Kementerian Sosial,” tegasnya.

Sementara itu, terkait kualitas beras yang disalurkan, Fathur Rozi menyampaikan bahwa beras yang digunakan adalah kualitas medium. 

“Tentu ada yang patah, kami tidak bisa menjamin 100 persen bulirnya utuh,” imbuhnya.

Pemerintah daerah berharap proses penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini. 

“Pemerintah juga terus mendorong penyempurnaan data agar kebijakan sosial dapat lebih akurat dan adil,” pungkasnya. (*)