BONDOWOSO – Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, memastikan tidak ada rencana pembangunan peternakan babi di wilayahnya.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik dan beredarnya informasi terkait dugaan pembangunan peternakan babi di Dusun Panggung Utara.

Kepala Desa Sukorejo, Sumari, mengatakan hingga saat ini pemerintah desa tidak pernah menerima pengajuan ataupun permohonan perizinan terkait pendirian peternakan babi di wilayahnya. 

Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi bersama Camat Sumberwringin, Probo Nugroho. “Belum ada, tidak ada pengajuan,” ujar Sumari.

Menurutnya, pemerintah desa juga telah berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. 

Baca juga

Operasi Katarak dan Pemeriksaan Mata di Bondowoso Diserbu Warga

“Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah desa memastikan bahwa tidak terdapat rencana pembangunan peternakan babi sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat,” paparnya, Jumat (5/6/2026). 

Meski demikian, informasi mengenai rencana pendirian peternakan babi di Dusun Panggung Utara sempat memunculkan beragam respons dari warga. 

Sejumlah masyarakat menyatakan penolakan, sementara sebagian lainnya dikabarkan memberikan dukungan.

Salah seorang warga berinisial IB menjelaskan bahwa hingga kini peternakan yang dimaksud belum dibangun dan masih berada pada tahap pengurusan perizinan. Namun, kabar tersebut telah memicu reaksi dari masyarakat setempat.

Baca juga

Bulog Bondowoso Tuntaskan Penyaluran Bantuan Pangan untuk 279 Ribu Keluarga, Harga Beras Ikut Terjaga

Menurut IB, sekitar 150 warga telah menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap rencana tersebut. Di sisi lain, terdapat sekitar 20 warga yang disebut memberikan persetujuan.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan kelompok warga yang mendukung. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, mayoritas warga yang menolak mengkhawatirkan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila peternakan babi benar-benar beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, penolakan juga terlihat melalui penyebaran sejumlah flyer yang beredar di masyarakat dan mengatasnamakan salah satu sayap organisasi. 

Namun hingga kini, pihak yang disebut dalam flyer tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait sikap maupun alasan penolakannya. (*)