BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperluas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) hingga ke tingkat kecamatan. 

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap berbagai aduan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di lapangan.

Sebanyak 23 kecamatan di Bondowoso akan memiliki Satgas MBG yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca). Kehadiran Satgas di level ini dinilai penting, mengingat cakupan program yang semakin luas.

Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, menjelaskan, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertambah signifikan. Dari total kuota sekitar 117 dapur, sebanyak 69 diantaranya sudah beroperasi.

Menurutnya, jika pengawasan hanya bertumpu di tingkat kabupaten, efektivitasnya akan terbatas. 

Baca juga

Operasi Katarak dan Pemeriksaan Mata di Bondowoso Diserbu Warga

Oleh karena itu kata dia, pembentukan Satgas di masing-masing kecamatan menjadi solusi untuk memperkuat kontrol sekaligus mempercepat penanganan laporan masyarakat.

“Dulu saat jumlah SPPG belum banyak, pengaduan masih bisa ditangani di tingkat kabupaten. Sekarang perlu diperkuat sampai kecamatan,” ujarnya, Senin (6/4/2026). 

Selain pengawasan, Pemkab Bondowoso juga mendorong pemanfaatan hasil pertanian lokal dalam memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Wabup As’ad menekankan pentingnya melibatkan petani setempat agar program ini turut menggerakkan ekonomi daerah.

Ia mengakui, saat ini masih ditemukan rantai pasok bahan pangan yang berasal dari luar daerah. Ke depan, pihaknya berharap kebutuhan dapur dapat dipenuhi dari hasil produksi petani Bondowoso sendiri, selama kualitas dan ketersediaannya mencukupi.

Baca juga

Bulog Bondowoso Tuntaskan Penyaluran Bantuan Pangan untuk 279 Ribu Keluarga, Harga Beras Ikut Terjaga

“Jangan sampai penyedia dari Bondowoso, tapi bahan yang digunakan justru dari luar. Harapannya, sebisa mungkin memanfaatkan hasil dari petani lokal,” tegasnya.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa beberapa komoditas tertentu seperti susu masih memungkinkan dipasok dari luar daerah, mengingat keterbatasan produksi lokal.

Pemerintah daerah pun berharap dukungan berbagai pihak agar sistem distribusi bahan pangan ke dapur SPPG semakin mudah, efisien, dan berpihak pada potensi lokal.(*)