TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Kepastian pelantikan kepala daerah terpilih 2024 belum ditentukan pemerintah pusat karena persoalan sengketa Pilkada di MK. Namun  demikian, pengamat UIN KHAS Jember menilai Cakada terpilih sudah mulai mempersiapkan diri memimpin daerahnya masing-masing.

Salah satu yang bersengketa adalah Pilkada Bondowoso. Namun dalam sidang panel perdana, tuntutan pemohon sengketa yakni Paslon Bambang Soekwanto-Gus Baqir tidak memenuhi syarat ambang batas. 

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Dr. Wildani Hefni mengatakan, saatnya calon kepala daerah terpilih mengonsolidasikan kekuatan yang dimiliki untuk merangkul semua lapisan masyarakat. 

“Jika saat Pilkada ada 01 dan 02 sekarang sudah tidak lagi. Tapi yang ada adalah solidaritas atas nama pimpinan terpilih dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin,” kata dia. 

Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember ini menegaskan, kepala daerah harus bisa jadi pemimpin untuk semua golongan. Baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya. 

Selanjutnya kata dia, Cakada terpilih harus memantapkan dan merealisasikan janji politik yang disampaikan saat kampanye.

“Itu sudah barang tentu akan menjadi tuntutan masyarakat. Harus sesuai apa yang disampaikan,” tegas dia. 

Menurutnya, konsolidasi dan soliditas tim diperlukan. Setelah itu tercapai maka kewajiban selanjutnya adalah mernagkul semuanya, tanpa tebang pilih. 

“Cakada terpilih harus menunaikan janji, memperbaiki apa yang belum baik dan memberikan fasilitasi apa yang dianggap urgen,” kata dia.

Sebab lanjut dia, ketika seseorang dinyatakan menang melalui kontestasi dan didaulat menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan kecuali harus berada di atas semua golongan atau semua kelompok.

Sebab tidak boleh ada perbedaan dalam mengambil kebijakan, apalagi menetapkan kebijakan yang diskriminatif. 

“Karena dulu mungkin menganggap orang ini bukan timnya dan sebagainya harus dihilangkan. Tentu itu tidak boleh, ini tuntutan sebagai seorang pemimpin,” tegas dia. 

Apalagi dalam kepemimpin yang diraih melalui jalur politik, maka pemimpin harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang tanpa harus membalas budi pada orang yang mendukungnya.

Atau sebaliknya, harus mengenyampingkan orang tidak mendukungnya. “Ego sektoral harus dihilangkan karena bukan ciri pemimpin,” imbuh dia. 

Memang kursi kekuasaan yang diraih melalui jalur politik tidak bisa dilepaskan dari tuntutan Parpol. Sebab dalam prosesnya didukung oleh partai politik atau gabungan Parpol.

Namun di situ lah calon kepala daerah terpilih kemudian diuji, apakah dia mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan untuk merangkul semuanya atau tidak.

Tentu dalam proses kepemimpinan kepala daerah terpilih nanti, ada Checks and balances dari partai oposisi atau kelompok yang dinyatakan jalan. 

Hal itu juga diperlukan untuk menjaga atau sebagai kontrol publik walaupun kontrol terbesar ada di masyarakat. 

“Namun demikian yang kalah harus bisa menerima terhadap realitas politik yang ada,” tegas dia pada TIMES Indonesia, Kamis (16/1/2024).