TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Seorang teman yang sedang menjabat sebagai bupati di sebuah kabupaten di Jawa Timur mengeluh. Keluhannya terkait problematika daerah, terutama terkait keuangan dan kekuatan fiskal daerah. Teman ini merasa akan gagal sebelum berperang, merasa tak akan sanggup mewujudkan program-program unggulan yang telah dijanjikan saat kampanye di Pilkada 2024. Dia hampir menyerah. Angkat tangan, merasa tak sanggup wujudkan janji-janji politiknya. Bagi seorang politisi, dianggap gagal dan tak dapat mewujudkan janji politik adalah sebuah petaka. Apalagi, janji politik tersebut berkaitan dengan program yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat, misal perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan pengairan serta air bersih.

Beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk kabupaten yang dipimpin seorang teman tadi, fiskalnya sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan sama sekali tidak bisa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Maka kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dianggap oleh teman tadi, sangat menyulitkan dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintah daerah.

18 gubernur yang datang ke Kemenkeu dan menuntut Menteri Keuangan Purbaya memperbaiki kebijakan terkait pemangkasan TKD adalah bentuk prilaku gusar dan panik para kepala daerah, mewakili kepala-kepala daerah lainnya yang prustasi, seperti teman saya tadi. Para kepala daerah ini, hampir menyimpulkan bahwa mereka tak akan sanggup menjalankan program-program unggulan dengan kondisi fiskal yang tak berpihak pada mereka. Mereka merasa besar pasak dari tiang.

Sebagaimana pengakuan teman, memilih jadi kepala daerah dengan model Pilkada sebagaimana Pilkada 2024 dan dengan kondisi fiskal setelah ada kebijakan efisiensi dan pemotongan TKD bak sebuah kecelakaan sejarah. Ongkos politik (cost of politics) yang harus dibayar pada Pilkada 2024 sangat tinggi, dan postur anggaran APBD di tahun 2024 dan 2025 sangat jauh dari harapan para kepala daerah. Antara harapan untuk memberikan yang terbaik dengan kondisi fiskal yang jauh panggang dari api adalah sebuah drama politik yang melangkolis.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Tentu masih ada harapan, masih ada jalan dan alternatif solusi yang bisa diikhtiarkan. Semua bisa didiskusikan. Dalam konteks ini, kehadiran konsultan, kehadiran orang kampus, para cendekiawan dan para pakar menjadi sangat penting. Kampus-kampus harus hadir menemanimenjadi teman diskusi bagi kepala daerah, para ilmuwan dan para konsultan harus turun gunung, menemani, mendampingi dan memberi rekomendasi saintifik agar kepala daerah tak salah memilih kebijakan.

Cerdas Memilih Prioritas

Kembali ke diskusi saya dengan seorang teman, seorang kepala daerah yang hampir frustasi tadi. Sebagai seorang teman, saya hanya bisa memintanya tenang dan tetap fokus pada niat awal dia saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu melayani dan menjalan tugas dari para kiai.

Kebetulan teman ini running berkontestasi dan akhirnya memenangkan kontestasi Pilkada, bukan karena keinginan dirinya, namun karena keinginan dan atas perjuangan para kiai yang mendukungnya. Dia tidak terlalu banyak mengeluarkan cost of politics yang berlebihan seperti calon-calon kepala daerah lainnya, dia juga tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang untuk “mahar” politik ke partai pengusungnya. Dia diminta, bukan meminta. Dia tak perlu mengembalikan modal politik ke para cukong yang membelit. Dia hanya perlu fokus pada program prioritas yang sudah dijanjikan saat kampanye dan menjalankan amanah kiai-kiai yang mendukungnya.

Sebagai sebuah diskusi ala warung kopi, saya kira, diskusi kami waktu itu sangat produktif. Teman saya tidak memposisikan diri sebagai seorang kepala daerah yang dipenuhi aturan protokoler yang njlimet, dia tanpa ajudan  dan tidak dibatasi waktu yang ketat, begitu pula saya, saya tak memposisikan diri sebagai orang kampus, seorang dosen yang penuh teori. Kami mengalir saja hingga banyak ide cemerlang muncul.

Hal pertama yang kami diskusikan adalah Keputusan daerah yang harus melakukan frugal living. Kepala daerah harus fokus pada kebutuhan mendesak, hanya memilih  menjalankan program yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar dan mendesak bagi warga masyarakat. Skala prioritas harus dibuat dengan cermat dan melibatkan semua pihak, terutama DPRD Kabupaten. Komunikasi dengan pimpinan DPRD menjadi sangat penting. Semua pihak, terutama rumah legelatif (DPRD) dan rumah eksekutif (Pemkab) harus duduk bersama dan saling support atas kebijakan fiskal yang akan diambil oleh daerah.

Daerah juga harus fokus memperbaiki kinerja pendapatan terutama dari PAD. berbagai langkah, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, optimalisasi asset, memperkuat jejaring kerjasama dan menemukan jejaring baru, pemanfaatan tekhnologi digital dan jika perlu juga dapat membuat reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan pariwisata dan pengembangan sektor unggulan daerah dapat digenjot sebagai alternatif utama, serta inovasi pelayanan publik.

Kampus sebagai Kolaborator

Diskusi saya dengan teman bupati berjalan dengan penuh gairah dan bahkan berhasil mengubah pesimisme menjadi optimisme. Meskipun belum ada teknis kebijakan yang diputuskan, namun, paling tidak, teman saya tersebut telah punya gambaran problematika keuangan daerah serta alternatif problem solvingnya. Beberapa alternatif kebijakan yang telah didiskusikan akan segera didiskusikan kembali dengan perangkat daerah di bawah kendali bupati untuk segera dieksekusi.

Menjelang kami akan berpisah, menutup diskusi kami siang itu, wajah menggelayut kembali nampak di wajah teman bupati. Saya paham, saya mengerti, pasti alasan SDM perangkat daerah yang menjadikan dia sedih dan bingung. Berbagai kasus pelambatan pembangunan di daerah, seringkali SDM menjadi alasan utamanya. Kapasitas dan komitmen ASN di daerah menjadi problem utama. Dua alasan utama ini menjadikan budaya kerja perangkat daerah menjadi rendah.

Sebagai seorang teman, tentu saya harus mengembalikan kepercayaan diri teman bupati saya,  saya harus mencarikan alternatif jalan keluarnya. Salah satu yang saya tawarkan adalah pemkab yang dipimpin teman saya ini bekerjasama dengan kampus-kampus yang bertebaran di Jawa Timur. Bukankah, kampus-kampus memiliki tanggungjawab tri dharma, yang salah satunya adalah dharma pengabdian. Kampus punya tanggungjawab untuk memberikan edukasi, pendampingan bahkan kerjasama teknis lainnya jika diminta oleh pemerintah daerah.  Problem rendahnya kapasitas SDM ASN daerah saya kira bisa di urai jika proses pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada ASN dilakukan secara simultan dan melibatkan kampus. Saya pun berjanji untuk memperkenalkan teman saya dengan beberapa ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) kampus-kampus negeri di Jawa Timur, dengan harapan kerjasama dengan kampus-kampus ini akan segera terialisasi.

Akhirnya, teman saya kembali tersenyum. Sambil memperbaiki posisi duduknya, dia menyeruput kopi hitam tampa gula yang sejak dua jam lamanya menemani diskusi kami. Wajahnya kembali berbinar, dia nampak kembali bersemangat. Optimisme kembali menghiasi wajahnya.

***

*) Penulis Moh. Syaeful Bahar adalah Ketua LP2M UIN Sunan Ampel dan Dosen FISIP UIN Sunan Ampel

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.