TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah menyiapkan draft PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Perhutani tentang retribusi hasil hutan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid menjelaskan, untuk meningkatkan PAD pemerintah tengah menginventarisasi potensi PAD. 

Menurutnya, Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) dan OPD penghasil akan melakukan intesifikasi PAD. Bahkan untuk retribusi hasil hutan, bupati menegaskan akan melakukan MoU dengan Perhutani. 

“Sedang kita pelajari, dan akan kita survei ke lapangan, untuk bagaimana agar kita bisa mendapatkan manfaat bersama, termasuk juga pengelolaan lahan,” tegasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi menjelaskan, Pemkab sudah melakukan komunikasi dengan Perhutani. 

“Tetapi ini kan perlu ditindaklanjuti dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) kan. Agar tidak hanya omon-omon,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (1/12/2025). 

Sekda Rozi menjelaskan skema pembagian hasil. Menurutnya, bagi hasil hutan dengan masyarakat 70:30. Yakni 70 persen ke masyarakat dan 30 persen ke Perhutani. 

“Tetapi dari 30 itu, obrolan awal kita, dibagi lagi sekian persen untuk PAD. Ini yang sudah kami komitmen, artinya sudah ada pembicaraan,” paparnya. 

Ia upayakan agar kerjasama itu berlangsung tahun 2026. Oleh karena itu, KSO (kerja sama operasi) bisa maksimal tahun ini. 

Menurutnya, pembicaraan kerja sama itu harus ditindaklanjuti dengan PKS. Bahkan Pemkab sudah menyiapkan draft PKS tentang retribusi hasil hutan tersebut.

“Kita kan sudah punya banyak PKS dengan pihak ketiga, perguruan tinggi. Makanya yang dengan Perhutani, sudah ada draftnya, sudah ada naskahnya. Kita tinggal duduk bareng,” pungkasnya.(*)