BONDOWOSO – Perubahan status Perumda Ijen Tirta dari PDAM menjadi perusahaan umum daerah dinilai tidak cukup hanya sebatas pergantian nama. DPRD Bondowoso meminta transformasi tersebut dibarengi pembenahan menyeluruh agar perusahaan air minum milik daerah itu mampu meningkatkan layanan sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyertaan modal bagi Perumda Ijen Tirta masih berada pada tahap awal. 

Salah satu fokus utama pembahasan, kata dia, adalah penyesuaian nomenklatur setelah status PDAM resmi berubah menjadi Perumda.

“Karena nomenklaturnya kan beda. Sudah berubah menjadi Ijen Tirta, itu yang pokok,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nilai penyertaan modal hingga kini belum diputuskan karena masih menunggu pembahasan lanjutan dalam materi perda tersebut. Meski demikian, Dhafir mengakui selama ini perusahaan daerah air minum itu belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bondowoso.

Baca juga

BPS Bondowoso Kerahkan 993 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Warga Harus Kooperatif

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius setelah perubahan kelembagaan dilakukan. “Tentu ke depan harus berubah, terus kita dorong, tapi bagaimana ke depan juga bisa menjadi sumber PAD,” tegasnya.

Dhafir menilai, perubahan menjadi Perumda harus dimaknai sebagai momentum reformasi total, bukan sekadar pergantian identitas perusahaan. Pembenahan itu mencakup manajemen internal hingga peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Saya kira yang pertama dengan perubahan nomenklaturnya itu juga bagaimana ada perubahan yang mendasar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait kualitas layanan dan distribusi air bersih. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting agar Perumda Ijen Tirta dapat beroperasi lebih profesional sekaligus memberi manfaat bagi daerah.

Baca juga

Beragam Cara Pengendara di Bondowoso Menyikapi Kenaikan Harga Pertamax

“Yang mendasar ya bagaimana Ijen Tirta ini bisa menyumbang PAD. Jadi yang pokok, tentu dievaluasi secara total,” katanya.

Lebih lanjut, Dhafir menyebut regulasi terkait perubahan kelembagaan sebenarnya telah rampung dibahas. Saat ini, tahapan berikutnya tinggal menunggu langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan melalui peraturan bupati.

“Tinggal kewajiban bupati untuk segera menuntaskan Perbup. Begitu Perbup selesai, tinggal dilaksanakan perubahan terhadap struktur, sesuaikan dengan perda yang ada,” pungkasnya. (*)