Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai alat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bukan semata entitas bisnis.

Pernyataan ini disampaikan Ibas saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk "Koperasi Hebat, Indonesia Kuat" yang digelar di Gedung MPR RI, Rabu (9/7/2025). Acara ini dihadiri para pegiat koperasi dan pelaku ekonomi dari berbagai daerah.

Menurut Ibas, koperasi punya misi besar, mulai dari pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, hingga mendorong produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

“Koperasi adalah alat pencapaian SDGs. Ada tujuan besar di sana, bersama negara dan seluruh anak bangsa: tanpa kemiskinan, mendapatkan pekerjaan layak, hingga pertumbuhan ekonomi yang adil,” ujar Ibas, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII ini juga mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mencatat lebih dari 279 juta orang di dunia bekerja dalam ekosistem koperasi. Di Indonesia sendiri, kata Ibas, koperasi bisa menjadi jembatan strategis — menghubungkan petani dengan pasar, nelayan dengan industri pengolahan, UMKM dengan akses permodalan, hingga menjembatani pendidikan dan kewirausahaan.

Baca juga

BPS Bondowoso Kerahkan 993 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Warga Harus Kooperatif

Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak menunggu kondisi ideal dalam mengembangkan koperasi. “Siapa yang harus memulai? Semua bisa. Koperasi petani bisa menjadi pengendali rantai pasok pangan. Koperasi nelayan harus berani menjadi pemain utama ekspor perikanan. Koperasi pesantren dan perempuan bisa menjadi motor ekonomi sosial. Anak-anak muda dengan koperasi digitalnya harus berani menembus sektor kreatif dan teknologi,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, Ibas juga menyampaikan bahwa transformasi koperasi tidak perlu diawali secara besar-besaran. “Tak perlu menunggu kata ‘siap’. Cukup satu koperasi yang berani menjadi pelopor, maka koperasi lainnya akan ikut melangkah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya peran negara sebagai pendukung, bukan pengendali. “Negara bukan pelaku koperasi, tapi pengarah dan penyemangat. Peran negara adalah mendorong agar koperasi tumbuh kuat secara mandiri.”

Menutup pidatonya, Ibas menegaskan bahwa koperasi adalah jalan menuju keadilan ekonomi. “Tanpa keadilan ekonomi, bangsa ini akan timpang. Kita harus menjembatani kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu, antara kota dan desa, antara wilayah satu dan lainnya,” ujarnya.

Baca juga

Beragam Cara Pengendara di Bondowoso Menyikapi Kenaikan Harga Pertamax

Salah satu peserta diskusi, Frans Meroga, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari, berharap agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perkoperasian. Ia juga mendorong agar literasi dan edukasi koperasi diperluas ke masyarakat, bahkan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan.

Diskusi kebangsaan ini menjadi momen penting menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional, memperkuat komitmen bersama terhadap koperasi sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara turut dihadiri tokoh-tokoh koperasi nasional seperti Muhammad Lingga (Ketua Umum Koperasi Digital Propertree), Yosi Afianto (CEO KSP Inklusi Keuangan Rakyat), Adi Sumunar (Ketua Umum APIKOM), serta sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Marwan Cik Asan (Sekretaris Fraksi Demokrat/Anggota Komisi XI) dan Faujia Helga (Anggota Komisi VI DPR RI). (*)