TIMES BONDOWOSO, BONDOWOSO – Pembentukan badan adhoc Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam rangka Pilkada 2024 akan melalui proses evaluasi, termasuk di Kabupaten Bondowoso.

Melalui skema evaluasi ini, komisioner Panwascam yang menjabat di Pemilu 2024 kemarin bisa diganti dengan pendaftar baru atau bisa menjabat lagi, tergantung hasil evaluasi Bawaslu kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina menjelaskan, sudah ada edaran dari Bawaslu RI tetapi petunjuk teknis (Juknis) tentang evaluasi tersebut belum turun. 

“Kita menunggu Juknis dari RI. Kemarin sudah muncul yang menerangkan bahwa kita akan melakukan evaluasi,” kata dia, Jumat (19/4/2024). 

Menurutnya, Bawaslu akan melakukan evaluasi eksisting atau evaluasi terhadap komisioner Panwascam di 23 kecamatan, Kabupaten Bondowoso. 

Melalui evaluasi eksisting itu kata dia, Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan menentukan komisioner yang layak dipertahankan dan yang harus diganti. 

Jika dalam proses evaluasi nanti terdapat komisioner Panwascam yang tidak layak untuk dipertahankan, maka akan dilakukan rekrutmen untuk mengisi posisi tersebut. 

“Tapi kita pasti objektif, sesuai perintah RI harus evaluasi,” imbuh dia saat dikonfirmasi. 

Ia juga mengungkapkan, ada beberapa pertimbangan dalam evaluasi tersebut. Diantaranya Panwascam tidak terlibat pelanggaran pada saat Pemilu kemarin. Seperti pergeseran suara dan semacamnya. 

Kemudian tingkat keaktifan masuk ke kantor. Meskipun di Panwascam sendiri tidak ada juknis secara pasti jam kerjanya. 

“Cuma kita punya evaluasi di situ, masuk gak, kalau ke kantor, ngantor gak,” terang dia. 

Selanjutnya adalah kecakapan dalam pengambilan keputusan. Termasuk Bawaslu menerima masukan atau saran dari masyarakat.

“Tiga poin pertimbangan kita,” tegas Nani. 

Dalam evaluasi ini lanjut Nani, komisioner panwascam juga harus melengkapi berkas-berkas seperti pendaftaran awal. 

Terkait proses rekrutmen jika ada komisioner Panwascam tidak layak. Pihaknya mengaku masih menunggu kebijakan selanjutnya. Namun kemungkinan akan menjadi kebijakan di masing-masing kabupaten.

“Di setiap kabupaten kan beda persoalannya. Kalau itu banyak yang dievaluasi dan perlu dilakukan rekrutmen ulang ya kita lakukan rekrutmen ulang,” terang dia. 

Namun dirinya juga belum tahu kapan akan dilaksanakan evaluasi dan proses rekrutmen untuk penganti komisioner yang tidak layak.

“Kita kan hanya pelaksana sesuai juknis dari pusat,” ungkap Nani. (*)