TIMES BONDOWOSO – Pemerintah membatalkan diskon tarif listrik 50 persen untuk periode Juni-Juli 2025. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah warga termasuk di Kabupaten Bondowoso. 

Pak Wili, salah seorang warga di Kecamatan Wringin Bondowoso, mengaku sudah bahagia mendengar rencana diskon tarif listrik 50 persen dari pemerintah.

Namun kebahagiaan itu berubah jadi kekecewaan. Sebab kata dia, tiba-tiba pemerintah membatalkan rencana diskon tersebut. 

“Kami seperti diberi harapan palsu. Hanya janji manis saja. Kenapa harus dijanjikan kalau akhirnya dibatalkan, kan hanya bikin kecewa,” sesalnya, Kamis (5/6/2025). 

Diskon tarif listrik 50 persen kata Wili, merupakan angin segar bagi masyarakat. Apalagi di tengah ekonomi yang tidak menentu dan kebijakan efisiensi pemerintah. 

“Jika ada diskon tarif listrik, minimal mengurangi beban biaya hidup dan bisa berhemat,” kata pria tiga anak tersebut. 

Kekesalan juga diungkapkan oleh Fatah, warga Kecamatan Maesan Bondowoso. Menurutnya, listrik adalah kebutuhan pokok sehari-hari. 

Yakni untuk memasak, untuk penerangan di rumah, untuk kebutuhan pekerjaan dan sebagainya. Diskon tarif listrik sangat membantu dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

“Tapi setelah dijanjikan, pemerintah malah membatalkan. Tentu kami sangat kecewa. Apalagi di tengah ekonomi yang serba tidak menentu ini,” ucap pria yang berprofesi sebagai petani itu. 

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jatim III (Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, Nasim Khan, melayangkan kritik terhadap pemerintah terkait pembatalan kebijakan diskon tarif listrik yang sebelumnya telah diumumkan ke publik.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai langkah tersebut menunjukkan ketidaksiapan, sehingga berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Jangan umbar janji ke rakyat jika belum benar-benar siap. Diskon listrik ini sudah diumumkan, tapi akhirnya batal. Warga kecewa karena sudah berharap banyak," tegasnya (5/6/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa pengumuman kebijakan publik, apalagi yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat, harus didasarkan pada perhitungan yang matang. 

Menurutnya, aspek teknis, regulasi, dan ketersediaan anggaran harus dituntaskan lebih dulu sebelum sebuah program dipublikasikan.

Nasim juga menyoroti dampak langsung dari kebijakan yang batal tersebut. Ia mengatakan, banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, sudah mengatur ulang perencanaan keuangan mereka dengan asumsi akan mendapatkan keringanan tarif. Kegagalan realisasi justru membuat kondisi mereka semakin sulit.

"Ini bukan hal sepele. Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, rakyat sangat mengandalkan stimulus nyata dari pemerintah. Jangan permainkan harapan mereka," lanjutnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan dan BUMN, Nasim mendesak kementerian terkait dan perusahaan BUMN untuk bersikap lebih transparan serta meningkatkan koordinasi dengan DPR. 

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang solid sebelum kebijakan diumumkan ke publik, agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan.

"Penting untuk duduk bersama, bahas secara terbuka, dan pastikan semuanya siap. Jangan baru wacana tapi sudah disampaikan ke masyarakat. Itu menyesatkan dan menyakitkan hati rakyat," pungkasnya.(*)